Jakarta,kameranusantara.id - Profil Dyastasita Widya Budi menjadi sorotan warganet dan mendadak ramai diperbincangkan publik setelah viralnya potongan video final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar pada Mei 2026.
Dalam kompetisi tersebut, Dyastasita yang bertugas sebagai dewan juri menjadi sorotan tajam setelah dianggap memberikan penilaian yang tidak adil terhadap salah satu peserta.
Kontroversi bermula ketika jawaban peserta dinyatakan salah dan diberikan pengurangan nilai, meskipun banyak penonton maupun warganet menilai substansi jawaban tersebut sebenarnya benar.
Situasi semakin memanas karena jawaban serupa dari tim lain justru dinilai benar. Perbedaan keputusan ini memicu protes langsung di lokasi perlombaan dan meluas ke media sosial.
Video cuplikan momen tersebut tersebar luas di berbagai platform seperti TikTok dan Instagram, sehingga nama Dyastasita Widya Budi menjadi sasaran kritik dari masyarakat.
Sejumlah pihak mempertanyakan objektivitas dewan juri dalam kompetisi yang seharusnya menjunjung tinggi sportivitas, edukasi, dan keadilan.
Akun media sosial sekolah peserta bahkan turut meminta adanya klarifikasi terbuka terkait mekanisme penilaian yang dianggap merugikan integritas perlombaan.
Terlepas dari polemik tersebut, Dyastasita Widya Budi diketahui bukan sosok sembarangan. Ia merupakan pejabat senior di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.
Berdasarkan informasi resmi, Dyastasita menjabat sebagai Kepala Biro Pengkajian Konstitusi pada Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI.
Dalam struktur birokrasi, ia memiliki pangkat Pembina Utama atau Golongan IV/e, yang menunjukkan posisinya sebagai salah satu pejabat tinggi negara di lingkungan kesekretariatan MPR.
Selama ini, Dyastasita dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ke berbagai daerah di Indonesia, mencakup pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Namun, keterlibatannya dalam polemik LCC Kalbar membuat rekam jejak dan profilnya kini menjadi perhatian luas masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa penyelenggaraan kompetisi pendidikan berskala nasional membutuhkan profesionalisme tinggi, objektivitas penuh, serta penilaian yang transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga. (***)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!