Kameranusantara – Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu langkah penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara. Hal tersebut terlihat dari pengalihan 137,1 hektare lahan eks tambang batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kepada Kementerian Pertahanan untuk mendukung kebutuhan fasilitas Grup 4 Kopassus.
Aset yang terdiri atas 102 bidang tanah dengan nilai perolehan Rp70,68 miliar tersebut sebelumnya berasal dari kegiatan pertambangan batu bara PT Multi Harapan Utama (MHU) dan tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian ESDM.
Proses pengalihan status penggunaan aset dilakukan melalui koordinasi Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemhan, dan pihak perusahaan. Penyerahan secara resmi ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada 6 November 2026.
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM, Rakhmawati, menjelaskan bahwa kerja sama lintas kementerian tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
Ia juga menekankan bahwa keberlanjutan dan ketahanan energi memiliki keterkaitan dengan keamanan nasional, khususnya bagi Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan luas dan kawasan perbatasan strategis.
Dari sisi dunia usaha, Presiden Direktur PT Multi Harapan Utama, Kemal Djamil Siregar, menyampaikan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan operasional pertambangan. Aset yang berasal dari kegiatan usaha juga dapat memberikan manfaat lebih luas apabila dioptimalkan untuk kepentingan nasional.
Sementara itu, Komandan Grup 4 Kopassus Brigjen TNI Suharma Zunam mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam proses pengalihan aset tersebut. Lahan yang diserahkan diharapkan dapat menunjang kebutuhan fasilitas dan pelaksanaan tugas satuan.
Selain pemanfaatan aset, proses pengalihan juga memperhatikan aspek administrasi melalui penelusuran dan verifikasi dokumen kepemilikan serta perolehan tanah. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tertib administrasi dan kesesuaian pemanfaatan BMN dengan ketentuan yang berlaku.
Pengalihan lahan eks tambang ini memperlihatkan bagaimana koordinasi pemerintah dan sektor swasta dapat menghasilkan pemanfaatan aset untuk kebutuhan yang lebih luas. Ke depan, optimalisasi aset negara diharapkan terus mendukung pembangunan nasional, memperkuat pertahanan, dan memberikan manfaat strategis bagi Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!