Strategi Maritim Nasional Dinilai Perlu Diperkuat di Tengah Gejolak Global

Jakarta, kameranusantara.id - Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi maritim nasional dengan dukungan kebijakan pertahanan dan keamanan yang lebih solid, seiring meningkatnya ketidakpastian dan kompleksitas dinamika global.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers National Maritime Institute (Namarin) yang digelar di Jakarta, Rabu. Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Pusjianmar Seskoal), Laksamana Pertama TNI Salim, menegaskan bahwa sektor maritim memegang peranan strategis sebagai penggerak utama ekonomi sekaligus keamanan dunia.

Menurut Salim, kondisi lingkungan maritim global saat ini dipengaruhi berbagai faktor geopolitik, mulai dari rivalitas Amerika Serikat dan China, konflik di Amerika Latin, hingga potensi ketegangan di kawasan Asia Timur. “Lingkungan maritim global semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Karena itu, Indonesia perlu menyiapkan strategi maritim yang komprehensif, mencakup kebijakan pertahanan dan keamanan yang kuat serta didukung teknologi maritim yang memadai,” ujarnya.

Senada dengan Itu, Direktur Eksekutif Namarin Siswanto Rusdi menilai dinamika global tersebut berdampak langsung pada keamanan maritim dan biaya logistik, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. “Gangguan geopolitik global berpengaruh pada arus perdagangan internasional. Situasi ini pada akhirnya berdampak pada sektor maritim dan logistik,” kata Siswanto.

Sementara itu, mantan diplomat Kementerian Luar Negeri sekaligus mantan Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar RI di Beijing, Ple Priatna, menekankan pentingnya keterpaduan antara kebijakan luar negeri dan kebijakan maritim nasional.

Ia menilai sinergi tersebut menjadi kunci agar Indonesia mampu menjaga kepentingan ekonomi maritim sekaligus memperkuat posisi strategis di tengah persaingan global. “Kebijakan luar negeri harus selaras dengan kebijakan maritim, termasuk aspek pertahanan dan keamanan, agar ekonomi maritim nasional tetap kompetitif,” ujarnya.

Di sisi lain, pakar kepelabuhanan Wahyono Bimarso menyoroti perlunya implementasi konsisten Undang-Undang Pelayaran, terutama terkait pengelolaan pelabuhan, kenavigasian, angkutan perairan, serta perlindungan lingkungan laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan di sektor maritim. Penguatan kebijakan dan pelaksanaannya menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja logistik nasional,” katanya. (kls)