JAKARTA, Kameranusantara — Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan mencabut 28 izin usaha perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan lingkungan dan tata kelola lahan, menyusul bencana

JAKARTA, Kameranusantara — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam upaya menegakkan aturan lingkungan dan tata kelola hutan dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan

LONDON, Kameranusantara — Presiden Prabowo Subianto berhasil mendorong masuknya investasi baru ke Indonesia setelah menandatangani kemitraan strategis dengan Inggris dalam kunjungan kerja resminya ke London.

LONDON, Kameranusantara — Presiden Prabowo Subianto telah tiba di London dalam kunjungan kerja resmi beberapa hari yang penuh agenda diplomasi dan kerja sama. Kedatangan Presiden di ibu kota Inggris ini dimaknai

JAKARTA, Kameranusantara — Duta Besar Inggris untuk Indonesia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menganggap London sebagai rumah kedua ketika melakukan kunjungan kerja resmi selama beberapa hari di ibu

JAKARTA, Kameranusantara — Pemerintah menegaskan kembali bahwa tidak ada instruksi dari Presiden yang mewajibkan penanaman kelapa sawit di Tanah Papua sebagai satu-satunya pilihan pembangunan. Wakil Menteri Dalam

JAKARTA, Kameranusantara — Pemerintah merespons keras berbagai kritik terhadap wacana pengembangan kelapa sawit di Papua dengan menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan ajakan membuka hutan secara besar-besaran atau

JAKARTA, Kameranusantara — Pemerintah menegaskan kebijakan pengembangan kelapa sawit nasional dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan peningkatan produktivitas serta kemandirian energi,

kameranusantara - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya mencapai Rp335 triliun mulai pekan depan, untuk

kameranusantara - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyelidikan terhadap Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan praktik jual-beli jabatan yang tidak hanya terjadi di tingkat perangkat desa, tetapi