Teknologi dan Kolaborasi Jadi Kunci, Pemerintah Perkuat Mitigasi Bencana Berbasis Data BMKG

Kameranusantara — Pemerintah terus mendorong penguatan mitigasi bencana dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi berbasis data. Melalui BMKG, pemerintah mengembangkan prakiraan berbasis dampak (Impact Based Forecast/IBF) untuk memastikan peringatan dini dapat diikuti dengan respons yang cepat dan tepat.

Pendekatan IBF menjadi bagian dari transformasi sistem kebencanaan nasional. Informasi yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada jenis ancaman, tetapi juga memperhitungkan tingkat keterpaparan dan kerentanan sehingga masyarakat serta sektor terkait dapat memahami potensi dampak yang mungkin terjadi.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa sistem tersebut dibangun melalui proses yang terintegrasi, mulai dari observasi, analisis dan pemodelan, penilaian dampak hingga penyusunan prakiraan berbasis dampak. BMKG juga mempertahankan prinsip ilmiah melalui observasi berkualitas, pemodelan berbasis ilmu, validasi dan verifikasi serta komunikasi informasi secara probabilistik.

Penguatan sistem ini menjadi semakin penting karena perubahan iklim memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Risiko bencana hidrometeorologi dapat berpengaruh terhadap sektor strategis seperti pertanian, kesehatan, ketersediaan air, pangan dan energi.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan bahwa peringatan dini harus diikuti dengan aksi dini agar dampak bencana dapat diminimalkan. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan merespons informasi secara cepat menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat.

Implementasi informasi BMKG telah memberikan manfaat nyata di daerah. Di Kabupaten Pangkep, misalnya, informasi mengenai potensi kekeringan dimanfaatkan untuk mempercepat jadwal tanam, menggunakan varietas padi berumur 65–90 hari, serta mengoptimalkan sumber air alternatif. Upaya tersebut mampu menyelamatkan 7.067 hektare lahan pertanian dari risiko gagal panen.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mitigasi berbasis data dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Informasi yang akurat dan disampaikan tepat waktu memungkinkan pemerintah daerah, petani dan sektor lainnya mengambil keputusan sebelum risiko berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Melalui penguatan IBF, pengembangan teknologi serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjadikan mitigasi bencana sebagai bagian dari pembangunan nasional. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya kesiapsiagaan sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat Indonesia menghadapi perubahan iklim dan ancaman bencana.