JAKARTA, kameranusantara.id — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mempertimbangkan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026.
Dasco mengatakan DPR telah mengirim sejumlah pimpinan dan anggota ke NTT untuk memantau kondisi lapangan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah. Rombongan tersebut berangkat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan sejumlah menteri terkait.
"Pimpinan DPR telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota bersama Menteri Keuangan serta sejumlah menteri untuk memberikan bantuan dan mendorong realokasi anggaran yang diperlukan," kata Dasco saat memimpin rapat paripurna DPR, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR sekaligus dukungan terhadap pemerintah agar penanganan korban dan pemulihan wilayah terdampak dapat dilakukan secepat mungkin.
Pemerintah Provinsi NTT sebelumnya menetapkan status tanggap darurat gempa selama 14 hari, mulai 15 hingga 28 Agustus 2026.
Berdasarkan data BNPB hingga Senin (17/8), gempa tersebut telah menyebabkan 68 orang meninggal dunia dan 213 orang mengalami luka-luka. Korban meninggal tersebar di sejumlah kabupaten, dengan jumlah terbanyak di Manggarai dan Manggarai Timur.
Aktivitas seismik juga masih berlangsung. Pos Pendamping Nasional mencatat 1.576 gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Dari jumlah tersebut, 54 gempa susulan dilaporkan dirasakan masyarakat.
BMKG menyebut aktivitas gempa masih berfluktuasi dan pola pelemahannya belum sepenuhnya terlihat. Kondisi tersebut diperkirakan mulai lebih stabil dalam dua hingga tiga pekan.
DPR meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat, penanganan korban, serta distribusi bantuan menjadi prioritas selama masa tanggap darurat. Realokasi anggaran dinilai perlu disiapkan apabila kebutuhan di lapangan melebihi alokasi yang telah tersedia. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!