BADUNG, kameranusantara.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Badung bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memperkuat upaya pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di lingkungan pendidikan.
Kegiatan yang diprakarsai Satgaswil Bali Densus 88 Antiteror Polri itu berlangsung di Ruang Rapat Madya Gosana, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Rabu (8/7), dengan melibatkan 120 peserta yang terdiri atas kepala SMP dan guru Bimbingan Konseling (BK) se-Kabupaten Badung.
FGD dibuka oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Badung, I Made Jaya, yang mewakili Kepala Bakesbangpol. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru berupa semakin mudahnya penyebaran konten intoleransi, ujaran kebencian, radikalisme, hingga fanatisme kekerasan melalui media digital.
Menurutnya, upaya pencegahan harus dimulai sejak dini melalui pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, dunia pendidikan, psikolog, lembaga perlindungan anak, keluarga, hingga masyarakat.
Ia menilai guru BK memiliki posisi strategis dalam membangun karakter peserta didik, mendeteksi perubahan perilaku sejak awal, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak.
"Melalui FGD ini diharapkan lahir pemahaman yang sama, koordinasi yang lebih kuat, serta langkah nyata dalam mencegah penyebaran paham radikalisme dan fanatisme kekerasan di lingkungan sekolah," ujarnya.
Sementara itu, Katim Pencegahan dan Identifikasi Sosial (Idensos) Satgaswil Bali Densus 88 Antiteror Polri, Ipda Hadinata Kusuma, mengingatkan bahwa penyebaran paham radikal kini semakin banyak menyasar kalangan pelajar melalui media sosial.
Ia mengungkapkan, tren tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih intensif dari sekolah dan keluarga.
Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran penting sebagai lingkungan kedua bagi anak setelah keluarga. Karena itu, sinergi antara sekolah, orang tua, lingkungan sosial, dan pemerintah dinilai menjadi kunci untuk membangun ketahanan generasi muda terhadap pengaruh radikalisme dan ekstremisme di ruang digital.
FGD tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Ipda Hadinata Kusuma yang membahas strategi pencegahan radikalisme dan ekstremisme terhadap anak, Wakil Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bali A.A. Made Putra Wirawan yang memaparkan penanganan anak terpapar intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET), serta psikolog Komang Rahayu Indrawati yang mengulas pentingnya penyediaan ruang aman dan pendekatan psikologi relasional dalam proses pemulihan anak.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bersama aparat keamanan berharap sekolah semakin siap menjadi garda terdepan dalam membangun karakter peserta didik yang menjunjung nilai kebangsaan, menghargai keberagaman, serta memiliki daya tangkal terhadap berbagai paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!