Danantara Masih Evaluasi Skema Penyelesaian Utang Proyek Kereta Cepat

Jakarta - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam tahap mengkaji berbagai opsi skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Rosan menekankan bahwa evaluasi saat ini masih bersifat internal dan belum ada komunikasi resmi dengan kementerian terkait, termasuk dengan Kementerian Keuangan.

“Kami sedang mengevaluasi, kami lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi satu, opsi dua. Dan memang, ini kan melibatkan banyak kementerian lain,” ujar Rosan ditemui usai menghadiri Forbes CEO Global Conference di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara sistematis, dengan memperhatikan ketepatan dan keterukuran dalam setiap langkah.

“Jadi harapannya kami kan biasanya duduk dulu, evaluasi, opsi mana yang terbaik. Kalau kami kan sistem pekerjaannya seperti itu. Jadi semuanya itu terstruktur, terukur, kemudian apa hasilnya baru kami bicara ke publik,” ucap Rosan.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan dua skema penyelesaian yang sedang dianalisis. Opsi pertama yaitu melalui penambahan equity atau suntikan dana baru. Opsi kedua, dengan menyerahkan infrastruktur proyek ke negara, sehingga menjadi aset milik pemerintah, seperti halnya model kepemilikan infrastruktur di sektor perkeretaapian lainnya.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10).

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menanggung beban utang proyek kereta cepat tersebut.

Ia mendorong agar pembiayaan diselesaikan oleh Danantara yang dinilai memiliki sumber daya keuangan dan kapasitas manajerial yang cukup.

“Kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka 'manage' dari situ, jangan sampai kita lagi,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10).

Purbaya juga menambahkan bahwa pemerintah ingin mempertegas porsi antara sektor swasta dan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur, guna menghindari peningkatan beban fiskal. (*)