Kameranusantara.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono merespons kritik sejumlah kelompok masyarakat sipil terkait keterlibatan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut yang berlangsung pada 12 Juni 2026. Menurutnya, secara prinsip pengamanan aksi unjuk rasa memang menjadi tanggung jawab utama Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum.
Meski demikian, Dave menilai keterlibatan TNI tetap dapat dilakukan dalam kondisi tertentu guna mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan nasional. Ia menegaskan bahwa peran tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas negara ketika diperlukan.
"Untuk memastikan ketertiban umum tetap terjaga," kata Dave saat dihubungi pada Sabtu (13/6/2026).
Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa TNI memiliki tugas utama menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pelaksanaannya, TNI dapat bersinergi dengan Polri ketika situasi membutuhkan penguatan stabilitas nasional.
"Kami meyakini bahwa sinergi antara aparat pertahanan dan penegak hukum merupakan kunci dalam menjaga stabilitas negara," ujarnya.
Meski mendukung sinergi kedua institusi, Dave mengingatkan agar seluruh langkah pengamanan tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati hak-hak warga negara. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara melalui pelaksanaan tugas yang profesional dan proporsional.
"Hal yang terpenting adalah setiap langkah tetap sesuai koridor hukum, menghormati hak-hak sipil, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara," tegasnya.
Selain membahas keterlibatan TNI, Dave juga menyinggung keberadaan Komponen Cadangan (Komcad) yang dinilai dapat berperan dalam mendukung sistem pertahanan negara. Menurutnya, Komcad merupakan bagian dari sistem pertahanan semesta yang dirancang untuk memperkuat kesiapan nasional menghadapi berbagai ancaman strategis.
"Komcad dibentuk sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis," katanya.
Lebih lanjut, Dave menegaskan Komisi I DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pertahanan agar seluruh pelaksanaannya tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.
Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pengerahan TNI dan dugaan keterlibatan Komcad dalam pengamanan demonstrasi merupakan langkah yang tidak tepat. Mereka berpendapat bahwa pengelolaan aksi unjuk rasa seharusnya tetap menjadi ranah aparat sipil, khususnya kepolisian.
Koalisi juga menyoroti dasar hukum mobilisasi Komcad, dengan mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Menurut mereka, kondisi saat ini belum memenuhi parameter ancaman yang mengharuskan mobilisasi komponen pertahanan tersebut.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan membantah adanya pengerahan Komcad ASN untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa. Kementerian menjelaskan bahwa apel siaga yang digelar pada hari yang sama merupakan agenda rutin dalam rangka uji kesiapsiagaan anggota Komcad pascapelatihan dan tidak berkaitan dengan kegiatan demonstrasi.
"Kegiatan tersebut merupakan bagian dari uji kesiapsiagaan dan pembinaan anggota Komponen Cadangan pasca pelatihan yang telah direncanakan sebelumnya," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo Sirait. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!