Kameranusantara.id- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa masih dapat dibenarkan sepanjang dilakukan untuk mendukung aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban dan stabilitas keamanan. Menurutnya, secara prinsip pengamanan unjuk rasa memang menjadi tugas utama Polri, namun dalam kondisi tertentu dukungan dari TNI dapat dibutuhkan.
Dave menjelaskan bahwa TNI memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Karena itu, koordinasi antara institusi pertahanan dan aparat penegak hukum dinilai penting ketika negara membutuhkan upaya bersama untuk menjaga stabilitas nasional.
"Untuk memastikan ketertiban umum tetap terjaga," katanya saat dihubungi, Sabtu (13/6/2026).
Politikus Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa sinergi antara TNI dan Polri merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga keamanan nasional. Menurutnya, kolaborasi kedua institusi harus tetap dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku serta tetap menghormati hak-hak warga negara.
"Kami meyakini bahwa sinergi antara aparat pertahanan dan penegak hukum merupakan kunci dalam menjaga stabilitas negara," ujarnya.
Meski mendukung koordinasi antarinstansi, Dave mengingatkan agar seluruh langkah pengamanan dilakukan secara profesional dan proporsional. Ia menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik dengan memastikan setiap tindakan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengabaikan hak sipil masyarakat.
Selain membahas keterlibatan TNI, Dave juga menyoroti keberadaan Komponen Cadangan (Komcad) yang menurutnya merupakan bagian dari sistem pertahanan semesta. Ia menilai keberadaan Komcad tidak hanya berfungsi memperkuat kesiapan pertahanan negara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
"Komcad dibentuk sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis," katanya.
Lebih lanjut, Dave menegaskan Komisi I DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pertahanan negara. Pengawasan tersebut dilakukan agar setiap kebijakan tetap sesuai dengan amanat konstitusi serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, pelibatan TNI dan dugaan mobilisasi Komcad dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa mendapat kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi menilai pengamanan aksi demonstrasi merupakan ranah aparat sipil, khususnya Polri, sehingga pengerahan unsur militer dinilai tidak tepat dalam situasi normal.
Koalisi juga mempertanyakan dasar hukum pelibatan Komcad dalam pengamanan aksi mahasiswa. Mereka berpendapat kondisi Indonesia saat ini tidak memenuhi kategori ancaman yang memungkinkan mobilisasi komponen pertahanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Menanggapi polemik tersebut, Kementerian Pertahanan membantah adanya pengerahan Komcad ASN untuk mengawal demonstrasi mahasiswa. Kemenhan menjelaskan bahwa apel yang diikuti ratusan anggota Komcad pada hari yang sama merupakan agenda pembinaan dan uji kesiapsiagaan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
“Kegiatan tersebut merupakan bagian dari uji kesiapsiagaan dan pembinaan anggota Komponen Cadangan pasca pelatihan yang telah direncanakan sebelumnya,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo Sirait.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!