Jakarta, kameranusantara.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti tren penurunan anggaran riset nasional yang dinilai dapat menghambat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di Indonesia.
Dalam rapat pembahasan Rancangan APBN 2027 bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Said mengungkapkan anggaran riset terus mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Dari semula mencapai Rp27 triliun, anggaran tersebut turun bertahap hingga kini hanya tersisa sekitar Rp4,7 triliun.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan berbagai penelitian yang sedang berjalan. Padahal saat ini terdapat lebih dari 8.000 peneliti yang membutuhkan dukungan pendanaan agar riset tidak terhenti di tengah jalan.
Said menjelaskan, penelitian yang terputus akibat keterbatasan anggaran akan memaksa peneliti mengulang proses dari awal ketika pendanaan kembali tersedia. Hal itu dinilai tidak efisien dan berisiko menghambat lahirnya inovasi yang dibutuhkan bangsa.
Persoalan riset menjadi salah satu perhatian utama dalam arah kebijakan belanja kementerian dan lembaga pada 2027. DPR menilai peningkatan investasi di sektor riset dan inovasi penting untuk mendorong kebangkitan industri nasional dan memperkuat daya saing Indonesia.
Selain mendorong penambahan anggaran, DPR juga mengusulkan penguatan kolaborasi riset melalui skema pentaheliks yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan investasi riset nasional hingga mendekati level negara-negara Asia Tenggara, yakni sekitar 1–2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPR juga memaparkan sejumlah prioritas kebijakan lain untuk 2027. Di antaranya memperkuat kemandirian pangan melalui peningkatan produksi beras, jagung, kedelai, daging, bawang putih, dan gula.
Selain itu, pemerintah didorong mempercepat kemandirian energi dengan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil melalui transisi ke energi listrik dan energi terbarukan.
DPR juga menekankan pentingnya pendidikan yang lebih inklusif agar akses belajar tidak terhambat oleh faktor ekonomi maupun keterbatasan sarana dan prasarana. Bahkan, wacana perpanjangan program wajib belajar dari sembilan tahun menjadi 13 tahun turut masuk dalam pembahasan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!