Evaluasi Haji 2026 Diminta Berujung Perbaikan Nyata, Bukan Sekadar Formalitas

Jakarta, kameranusantara.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 tidak berhenti pada identifikasi persoalan semata. Menurutnya, hasil evaluasi harus menghasilkan pembenahan sistem yang konkret agar kualitas layanan bagi jemaah terus meningkat.

Singgih menegaskan, meski pelaksanaan haji tahun ini secara umum berjalan baik, pemerintah tidak boleh cepat berpuas diri. Evaluasi pasca-haji, kata dia, harus menjadi budaya perbaikan berkelanjutan mengingat tantangan penyelenggaraan ibadah haji terus berkembang setiap tahun.

Ia menyoroti persoalan di kawasan Mina yang masih menjadi tantangan utama akibat keterbatasan kapasitas lahan yang harus menampung jutaan jemaah dalam waktu bersamaan. Karena itu, Indonesia dinilai perlu terus mendorong penambahan kapasitas layanan, optimalisasi penempatan tenda, serta penguatan sistem pengelolaan pergerakan jemaah berbasis teknologi digital.

Selain itu, Singgih juga menekankan pentingnya penerapan skrining kesehatan atau istitaah secara optimal. Menurutnya, syarat kesehatan harus dipahami sebagai bentuk perlindungan bagi calon jemaah, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

Ia mendukung langkah pemerintah Arab Saudi yang berencana memperkuat pembinaan kesehatan calon jemaah jauh sebelum keberangkatan. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan meningkatkan kondisi fisik sebelum menjalankan ibadah yang menuntut ketahanan tubuh.

Komisi VIII DPR, lanjut Singgih, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh rekomendasi evaluasi benar-benar diterapkan dalam kebijakan penyelenggaraan haji berikutnya.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 setelah seluruh jemaah Indonesia kembali ke Tanah Air. Pemerintah kini mulai menyusun evaluasi sebagai persiapan penyelenggaraan haji 2027 dengan fokus pada peningkatan layanan kesehatan, pengaturan arus jemaah di Mina, serta penyempurnaan berbagai aspek pelayanan lainnya.