JAKARTA , kameranusantara.id – Organisasi Gerakan Rakyat mendesak DPR RI segera memulai pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu guna memberikan kepastian hukum menjelang tahapan Pemilu 2029. Mereka menilai hingga kini belum terlihat langkah konkret dari parlemen untuk membahas perubahan regulasi tersebut.
Juru Bicara Gerakan Rakyat, Mira Pane, mengatakan waktu menuju tahapan Pemilu 2029 semakin dekat, namun pembahasan revisi UU Pemilu dinilai masih berjalan di tempat. Bahkan, menurutnya, naskah akademik maupun draf rancangan undang-undang belum disiapkan secara serius.
Ia mengingatkan bahwa penundaan pembahasan berpotensi mengulang berbagai persoalan yang muncul pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Karena itu, reformasi sistem dan kelembagaan pemilu dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Mira menilai mandeknya revisi UU Pemilu tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik di parlemen. Menurutnya, kepentingan jangka pendek antarpartai politik membuat pembahasan regulasi strategis tersebut belum menjadi prioritas.
Selain itu, Gerakan Rakyat juga menyoroti belum dijalankannya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terutama yang berkaitan dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
Menurut Mira, putusan MK yang bersifat final dan mengikat seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan regulasi baru. Mengabaikan atau menunda pelaksanaannya dinilai dapat menciptakan ketidakpastian hukum sekaligus melemahkan prinsip supremasi konstitusi.
Atas dasar itu, Gerakan Rakyat mengajukan dua tuntutan kepada DPR. Pertama, segera memulai pembahasan revisi UU Pemilu secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik yang luas agar menghasilkan regulasi yang berkualitas.
Kedua, DPR diminta membentuk panel independen yang terdiri atas akademisi dan pakar kepemiluan untuk menyusun naskah akademik serta draf revisi UU Pemilu secara profesional.
Gerakan Rakyat menilai pembaruan sistem pemilu merupakan investasi penting bagi stabilitas politik, kepastian hukum, dan pembangunan jangka panjang. Demokrasi yang kredibel, menurut mereka, akan memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik nasional. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!