Kameranusantara.id - Peristiwa yang melibatkan seorang mantan narapidana kasus terorisme (eksnapiter) di kawasan Dadaha, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi perhatian berbagai pihak. Insiden tersebut mendorong pentingnya evaluasi terhadap sistem pengawasan serta penguatan program pembinaan bagi eksnapiter agar proses reintegrasi sosial berjalan lebih optimal.
Kepala Program Studi Kriminologi Institut Andi Sapada, Tegar Bimantoro, menilai aparat penegak hukum perlu mendalami asal-usul amunisi yang diduga digunakan pelaku sekaligus mengevaluasi efektivitas mekanisme pemantauan yang telah berjalan.
"Pertanyaan mendasar yang harus digali saat ini adalah, dari mana tersangka mendapatkan amunisi tersebut? Mengapa bisa terjadi kelalaian dalam pemantauan?" ujar Tegar dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan sekaligus memastikan sistem pengawasan terhadap individu yang pernah terlibat tindak pidana terorisme berjalan lebih efektif.
Selain aspek keamanan, Tegar juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam memperkuat proses reintegrasi sosial dan ekonomi bagi para eksnapiter. Ia menilai kesempatan kerja yang memadai dapat menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembinaan jangka panjang.
Untuk itu, ia mendorong adanya kebijakan yang mampu menjembatani kebutuhan dunia kerja dengan proses rehabilitasi eksnapiter melalui sinergi berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror.
"Pemerintah harus memikirkan sebuah terobosan untuk mengatasi labor mismatch (ketidaksesuaian tenaga kerja) bagi para eksnapiter. Regulasi baru ini harus mampu menampung dan mengarahkan mereka ke sektor ekonomi yang tepat agar tidak perlu berebut lahan pekerjaan di jalanan seperti yang terjadi saat ini," jelas Tegar.
Ia juga mengingatkan bahwa efektivitas pengawasan dan pembinaan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar program pencegahan dapat berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.
"Melakukan pemantauan terhadap ribuan eksnapiter di seluruh Indonesia dengan anggaran yang minimalis adalah hal yang mustahil. Jika pemerintah ingin menciptakan keadaan yang benar-benar aman, maka investasi dan nilai anggaran yang dikeluarkan untuk pengawasan serta pembinaan juga harus besar," pungkasnya.
Penguatan pengawasan, pembinaan, serta pemberdayaan ekonomi bagi eksnapiter diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan tindak kekerasan sekaligus mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan. (hni)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!