BATAM, kameranusantara.id – Kasus dugaan ujaran kebencian terhadap suku Melayu yang berujung pada penangkapan seorang pengguna media sosial di Batam menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tetap memiliki batas hukum dan etika.
Perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan pendapat melalui berbagai platform media sosial. Namun, setiap komentar dan unggahan yang dipublikasikan dapat menimbulkan dampak luas, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Peristiwa ini mencuat setelah Satreskrim Polresta Barelang mengamankan seorang pria berinisial RS yang diduga mengunggah komentar bernada penghinaan terhadap masyarakat Melayu melalui akun Facebook miliknya. Unggahan tersebut kemudian menyebar luas dan memicu reaksi publik.
Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menegaskan bahwa masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, komentar yang mengandung provokasi, kebencian, atau berpotensi memecah belah masyarakat dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan untuk menyerang identitas kelompok tertentu, termasuk suku, agama, ras, maupun golongan. Karena itu, aparat akan menindak setiap tindakan yang memenuhi unsur pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus tersebut bermula ketika seorang warga menemukan tangkapan layar komentar yang dianggap menghina masyarakat Melayu dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Berdasarkan laporan itu, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi pemilik akun dan mengamankannya dalam waktu singkat.
Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol M. Debby Tri Andrestian menjelaskan bahwa komentar yang dipersoalkan dinilai menyinggung perasaan masyarakat Melayu dan menimbulkan keresahan di tengah publik.
Atas dugaan perbuatannya, RS dijerat dengan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan masyarakat. Ancaman hukuman dalam pasal tersebut mencapai tiga tahun penjara.
Kasus ini juga menunjukkan pentingnya literasi digital di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di dunia maya. Perbedaan pendapat, kritik, dan diskusi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab tanpa menyerang identitas kelompok tertentu.
Di era digital, jejak yang ditinggalkan di internet dapat dengan mudah dilacak dan menjadi alat bukti ketika terjadi dugaan pelanggaran hukum. Karena itu, kemampuan mengendalikan emosi dan mempertimbangkan dampak dari setiap unggahan menjadi hal yang semakin penting.
Peristiwa di Batam menjadi pelajaran bahwa ruang digital bukanlah wilayah tanpa aturan. Apa yang ditulis dalam hitungan detik dapat menyebar luas dan menimbulkan dampak berkepanjangan, baik bagi korban maupun bagi pihak yang mengunggahnya. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!