Jakarta, kameranusantara.id - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei untuk pertama kalinya mengakui bahwa ribuan orang tewas dalam gelombang demonstrasi besar yang melanda negaranya. Pengakuan tersebut disampaikan Khamenei dalam pidato yang disiarkan media pemerintah, Sabtu (18/1/2026).
Khamenei menyebut korban tewas mencapai ribuan orang, sebagian di antaranya meninggal dengan cara yang menurutnya tidak manusiawi. Ia menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan selama aksi protes berlangsung. “Mereka yang terhubung dengan AS dan Israel telah menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan beberapa ribu orang,” ujar Khamenei. Ia juga menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai “penjahat” atas korban jiwa dan kerusakan yang terjadi di Iran. Pernyataan tersebut sejalan dengan laporan Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia Iran (HRANA) yang mencatat sedikitnya 3.090 orang tewas selama kerusuhan. Sejumlah kelompok aktivis meyakini jumlah korban sebenarnya bisa lebih tinggi, namun pemadaman internet membuat informasi sulit diverifikasi.
Otoritas Iran juga merilis rekaman yang diklaim menunjukkan adanya demonstran bersenjata. Pemerintah menyebut bukti tersebut sebagai indikasi campur tangan asing dalam aksi protes. Sementara itu, ulama garis keras Ahmad Khatami menyerukan hukuman mati bagi demonstran bersenjata. Ia menyebut para demonstran sebagai alat kepentingan AS dan Israel, serta menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi pihak yang dianggap mengancam negara.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengklaim Iran telah menghentikan eksekusi terhadap ratusan demonstran. Namun, pernyataan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.
Gelombang protes di Iran pecah sejak 28 Desember 2025, dipicu anjloknya nilai mata uang rial. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan politik yang menantang pemerintahan, dan disebut sebagai kerusuhan paling mematikan sejak Revolusi Islam 1979. Hingga kini, situasi di Iran masih belum sepenuhnya stabil. Pemerintah mempertahankan pembatasan internet, sementara sejumlah tokoh oposisi di luar negeri terus menyerukan perubahan politik. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!