KNPB Tolak Politik Kesukuan di Tubuh ULMWP, Ini Kata Warpo Wetipo

JAYAPURA, kameranusantara.id – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menegaskan penolakannya terhadap praktik politik faksional yang dinilai sarat kepentingan kelompok di dalam tubuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua I KNPB, Warpo S Wetipo, dalam konferensi pers di Jayapura. Ia menyoroti adanya kecenderungan politik berbasis kesukuan serta klaim representasi sepihak yang dinilai berpotensi memecah belah gerakan.

Kritik terhadap Pola Politik Internal

Menurut Warpo, pendekatan politik seperti itu tidak mencerminkan semangat persatuan. Ia menilai praktik tersebut justru mengarah pada dominasi kelompok tertentu atas organisasi lain dalam perjuangan.

“Kami menolak politik yang mengedepankan kepentingan kelompok sempit dan mengabaikan kebersamaan,” ujarnya.

Ia juga menilai pola tersebut tidak sejalan dengan nilai demokrasi partisipatif yang seharusnya menjadi dasar dalam membangun konsensus di antara berbagai elemen perjuangan.

Dorong Demokrasi Partisipatif

KNPB menegaskan pentingnya membangun sistem yang melibatkan seluruh kelompok secara setara. Menurut Warpo, pendekatan berbasis konsensus lebih relevan untuk menjaga soliditas dibandingkan sistem yang kompetitif dan kaku.

Sejak awal, KNPB mengaku berupaya menjadi mediator bagi berbagai kelompok agar tetap berada dalam satu garis perjuangan.

Dukung ULMWP sebagai Wadah Koordinasi

Meski mengkritik dinamika internal, KNPB tetap mendukung keberadaan ULMWP sebagai ruang koordinasi bersama. Namun, dukungan tersebut bersyarat, yakni organisasi harus mengedepankan persatuan dan keterlibatan semua pihak.

“Kami ingin ULMWP menjadi wadah yang inklusif, bukan arena persaingan politik antar faksi,” tegas Warpo.

Tekankan Pentingnya Persatuan

KNPB menilai persatuan menjadi kunci utama dalam menjaga arah perjuangan. Organisasi tersebut mengajak seluruh kelompok untuk mengesampingkan kepentingan sempit dan fokus pada koordinasi serta pembagian peran yang jelas. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat konsolidasi dan menjaga stabilitas di tengah dinamika yang berkembang di internal kelompok. (kls)