Kameranusantara.id - Polda Metro Jaya memberikan penjelasan mengenai alasan aparat tidak mengizinkan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, kawasan Bundaran HI merupakan salah satu titik dengan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi. Bersama Patung Kuda, Semanggi, dan Sudirman, kawasan tersebut dinilai sebagai salah satu pusat aktivitas penting di Jakarta.
"Bundaran HI, Patung Kuda, Semanggi, Sudirman ini merupakan center of gravity yang ada di wilayah Jakarta," ujar Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (18/8/2026).
Menurut Budi, kawasan tersebut tidak hanya menjadi pusat perekonomian, tetapi juga mencakup kawasan perhotelan internasional, pusat perbelanjaan, kegiatan masyarakat, serta jalur transportasi. Karena itu, penggunaan Bundaran HI sebagai lokasi penyampaian aspirasi dikhawatirkan mengganggu aktivitas publik.
"Pusat perekonomian, perhotelan internasional, pusat kegiatan aktivitas masyarakat, di mana pusat perbelanjaan, moda transportasi, apabila tempat-tempat ini dijadikan tempat penyampaian aspirasi akan mengganggu kegiatan masyarakat lainnya," katanya.
Meski demikian, Budi menegaskan bahwa aparat tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya juga mengapresiasi masyarakat maupun berbagai elemen yang ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka.
"Terima kasih. Kami ulangi kembali, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sangat mengapresiasi bagi masyarakat, elemen masyarakat yang ingin melakukan kegiatan penyampaian aspirasi di muka publik," ujar Budi.
Untuk menjaga agar aksi tetap berlangsung aman dan tertib, kepolisian menyarankan massa menggunakan sejumlah lokasi alternatif yang telah disiapkan. Langkah tersebut diambil untuk menyeimbangkan hak menyampaikan aspirasi dengan kepentingan masyarakat lainnya.
"Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menyarankan dan menganjurkan ada di beberapa titik dalam penyampaian aspirasi sehingga ini bisa berjalan dengan aman dan tertib," katanya.
Budi juga menegaskan bahwa pengerahan personel TNI dan Polri dalam pengamanan aksi bukan dimaksudkan untuk membatasi masyarakat menggunakan ruang publik. Kehadiran aparat ditujukan untuk menjaga keamanan serta memastikan kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara tertib.
"Kehadiran petugas TNI dan Polri ini mengawal, menjaga, bukan membatasi ruang-ruang publik," lanjut Budi. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!