Jakarta,kameranusantara.id - Gelombang aksi mahasiswa kembali terjadi di Kota Medan, Rabu (17/6/2026). Kali ini, massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan menggelar demonstrasi di depan Markas Kodim 0201/Medan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya terkait keterlibatan militer dalam berbagai program sipil pemerintah.
Massa juga sempat membakar ban dan berorasi hingga menjelang waktu magrib. Soroti Keterlibatan Militer di Program Sipil Ketua DPC GMNI Medan, Damses Sianturi, mengatakan pihaknya menolak perluasan peran militer ke ruang-ruang sipil.
"Terkait isu militer yang paling utama adalah agar tidak masuk ke dalam ruang-ruang publik. Agar militer itu tidak lagi menduduki jabatan-jabatan sipil. Biarlah militer kembali ke barak. Biarlah militer kembali ke fungsinya," kata Damses.
Menurut dia, keterlibatan militer dalam sejumlah program strategis nasional perlu dievaluasi. Ia menyinggung peran aparat militer dalam pengawasan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih."Per hari ini dalam program strategis nasional, militer ini digunakan sebagai pengawas. Kenapa militer ini dibuat sebagai pengawas? Apakah salah satunya untuk mengintimidasi masyarakat?" ujarnya. Aksi mahasiswa sempat menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Lapangan Benteng dialihkan oleh petugas kepolisian.
Minta Pembangunan Batalyon Dievaluasi
Selain menyoroti isu dwifungsi militer, GMNI Medan juga meminta pemerintah menunda pembangunan batalyon baru di daerah serta penambahan pasukan. Menurut Damses, kondisi fiskal negara saat ini perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan anggaran. "Kemudian tuntutan kita yang ketiga itu adalah agar ditunda atau dihentikannya pembangunan batalyon di setiap kabupaten/kota dan penambahan pasukan. Karena untuk saat ini tidak ada urgensi strategisnya. Dan itu juga bagian dari pemborosan anggaran," kata dia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!