Jakarta, kameranusantara.id – Presiden Prabowo Subianto berencana merampingkan sekitar 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari reformasi besar-besaran terhadap perusahaan pelat merah. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien dan mengurangi beban anggaran negara.
Prabowo menilai banyak perusahaan negara yang tidak memberikan keuntungan, tetapi tetap menghabiskan anggaran besar untuk membiayai struktur manajemen, termasuk direksi dan komisaris.
Menurutnya, keberadaan ratusan perusahaan yang tidak produktif justru menimbulkan biaya operasional tinggi tanpa memberikan kontribusi yang sebanding bagi negara. Karena itu, pemerintah memilih melakukan konsolidasi dan penutupan terhadap entitas yang dinilai tidak efektif.
Ia menargetkan proses penataan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga dalam beberapa tahun ke depan BUMN dapat bekerja lebih optimal, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah mencatat lebih dari 200 BUMN telah ditutup atau dikonsolidasikan dari total lebih dari seribu entitas yang sebelumnya berada di bawah kelompok perusahaan negara. Ke depan, jumlah BUMN ditargetkan menyusut drastis hingga tersisa sekitar 250 hingga 300 perusahaan.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja BUMN sekaligus memastikan penggunaan uang negara lebih efektif. Selain memangkas biaya birokrasi, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas perusahaan negara.
Prabowo menegaskan reformasi BUMN harus menghasilkan perusahaan yang sehat secara finansial, profesional dalam pengelolaan, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!