Kameranusantara.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik media internasional The Economist terkait program makan bergizi gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih dalam kondisi aman dan terkendali meski program-program tersebut dinilai membebani anggaran negara.
"Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya, jadi enggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa," ujar Purbaya saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5).
Ia juga membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan sejumlah negara di Eropa yang menurutnya memiliki rasio utang dan tingkat defisit jauh lebih tinggi dibanding Indonesia.
"Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen dari PDB, kita masih 40 (persen), kita masih bagus," ujarnya.
Menurut Purbaya, kondisi tersebut menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat di tengah tekanan ekonomi global.
"Seharusnya The Economist memuji kita," imbuhnya.
Dalam artikel berjudul Indonesia's President is Jeopardising The Economy and Democracy, The Economist mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai terlalu ekspansif secara fiskal dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Media asal Inggris tersebut menyoroti program makan bergizi gratis dan pembangunan 80 ribu Kopdes Merah Putih yang diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp320 triliun atau setara US$18 miliar tahun ini.
Selain itu, The Economist juga menilai target penerimaan negara pemerintah terlalu optimistis di tengah melemahnya harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit.
Dalam laporannya, penerimaan pajak Indonesia tahun 2025 disebut mengalami penurunan 3 persen meski sebelumnya diproyeksikan tumbuh 7 persen.
Media tersebut turut menyoroti risiko pelebaran defisit fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia di tengah konflik Timur Tengah. Pemerintah diperkirakan dapat menghadapi tambahan subsidi energi hingga Rp100 triliun apabila harga minyak mencapai US$97 per barel.
Tak hanya soal fiskal, The Economist juga mengkritik arah politik pemerintahan Prabowo yang dinilai semakin memusatkan kekuasaan, memperbesar peran militer dalam ranah sipil, hingga melemahkan oposisi politik.
Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah sekitar 11 persen terhadap dolar AS sejak Prabowo menjabat turut menjadi sorotan dalam laporan tersebut, termasuk meningkatnya kekhawatiran investor asing terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!