Kameranusantara.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Pulau Jawa ditargetkan akan memiliki pengawalan dari satu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Sjafrie saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (19/5/2026). Ia menjelaskan pemerintah menargetkan pembentukan 150 batalyon setiap tahun guna memenuhi kebutuhan pengamanan dan pembangunan di 514 kabupaten/kota di Indonesia.
"Kita targetkan setiap tahun 150 batalyon untuk memenuhi 514 kabupaten. Insyaallah di tahun 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh satu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan," kata Sjafrie.
Menurut Sjafrie, batalyon tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pasukan tempur, namun juga memiliki unsur pembangunan teritorial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan setiap Batalyon Teritorial Pembangunan dilengkapi sejumlah kompi pendukung, seperti kompi pertanian, peternakan, kesehatan, hingga zeni.
"Di batalyon ini memang intinya adalah batalyon pertempuran, tapi dia dilengkapi dengan TP. TP itu singkatan dari Teritorial Pembangunan," katanya.
Sjafrie menilai keberadaan batalyon di daerah mampu memberikan dampak positif, terutama dalam menekan angka kriminalitas yang sebelumnya cukup tinggi di sejumlah wilayah.
"Tadinya di kabupaten itu tidak ada pasukan. Apa yang terjadi? Begal, kriminal, itu besar sekali. Tapi setelah kita berada di situ, membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi, dengan latihan, kemampuan dan sebagainya. Ini begal kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus sekian persen kriminalnya hilang, sudah di atas 50 persen," katanya.
Ia menjelaskan salah satu tugas prajurit di batalyon tersebut adalah melakukan patroli rutin di wilayah sekitar guna menjaga keamanan masyarakat.
Selain faktor keamanan, Menhan juga menyoroti dampak ekonomi dari kehadiran batalyon di daerah. Menurutnya, perputaran ekonomi masyarakat meningkat karena kebutuhan prajurit turut menggerakkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
"Contoh. Gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu Rp6 juta satu orang. Kalau dia seribu orang dalam satu batalyon dan dia belanjakan Rp1 juta setiap bulan, berarti dia Rp1 miliar di desa dan di kecamatan tempat mereka. Itu menimbulkan UKM," katanya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!