Jakarta, kameranusantara.id - Polemik ceramah Jusuf Kalla di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada terus bergulir. Pihak takmir masjid meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan hanya dari potongan video yang beredar di media sosial.
Ketua Takmir Masjid Kampus UGM, Mohamad Yusuf, mengimbau publik menyimak rekaman ceramah secara utuh agar tidak terjadi salah tafsir. Ia menilai cuplikan yang tidak lengkap berpotensi menyesatkan karena menghilangkan konteks pembahasan.
Menurut Yusuf, penilaian yang adil hanya bisa dilakukan jika masyarakat melihat keseluruhan isi ceramah, bukan sekadar potongan yang viral. Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian sebelum menyebarkan informasi yang belum dipahami secara menyeluruh.
Kasus ini mencuat setelah Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi lain melaporkan JK ke Polda Metro Jaya. Mereka menilai pernyataan dalam ceramah tersebut menimbulkan keresahan, khususnya terkait penggunaan istilah yang dinilai sensitif dalam konteks konflik Poso dan Ambon.
Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Sinurat, menyebut laporan itu bertujuan agar polemik dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Senada, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan ajaran yang dianut umatnya dan meminta klarifikasi terbuka.
Di sisi lain, pihak JK melalui juru bicara Husain Abdullah menegaskan bahwa materi ceramah yang beredar telah terpotong dan tidak mencerminkan substansi sebenarnya. Ia menjelaskan, ceramah tersebut justru berisi pembelajaran dari pengalaman JK dalam mendamaikan konflik sosial.
Menurut Husain, JK menggambarkan realitas yang terjadi saat konflik Poso dan Ambon, di mana kedua pihak menggunakan dalih agama untuk membenarkan kekerasan. Dalam konteks itu, JK justru menegaskan bahwa tidak ada ajaran agama yang membenarkan tindakan saling membunuh.
Ia menambahkan, pesan utama ceramah tersebut adalah upaya meluruskan pemahaman yang keliru sebagai bagian dari strategi perdamaian. Oleh karena itu, pihaknya meminta publik memahami konteks secara utuh sebelum memberikan penilaian. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!