Kameranusantara.id - Densus 88 Antiteror Polri berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta menggelar Bedah Film “Jihad Selfie” serta diskusi interaktif pada 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 200 peserta yang terdiri atas Ketua OSIS, guru, komite sekolah, dan wali murid dari SMA/MA negeri maupun swasta di seluruh DKI Jakarta.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat peran keluarga dan sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Selain itu, peserta dibekali pemahaman untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman, mulai dari kekerasan, perundungan (bullying), propaganda di media sosial, radikalisme, hingga Nihilistic Violent Extremism (NVE).
Direktur Pencegahan Densus 88 AT Polri yang diwakili Kasubdit Kontra Ideologi Ditcegah Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Moh Dofir, menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam melindungi masa depan generasi muda.
“Keluarga dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan rasa aman, perhatian, ruang dialog, serta lingkungan yang nyaman dan bebas dari bullying,” ujarnya.
Kakanwil Kemenag DKI Jakarta Adib turut menyoroti pentingnya menanamkan pemahaman keagamaan yang moderat serta sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman.
“Di Kanwil Kementerian Agama tentu mendorong untuk terus terbangunnya pemahaman beragama yang moderat, pemahaman beragama yang sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang menjunjung tinggi keragaman, perbedaan dan menolak bentuk kekerasan apa pun.”
Sementara dari sektor pendidikan, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ali Mukodas menilai upaya pencegahan terorisme tidak sebatas mencegah terjadinya kekerasan, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan karakter generasi muda yang tangguh menghadapi provokasi.
“Pencegahan terorisme pada akhirnya bukan hanya tentang mencegah sebuah tindakan kekerasan, melainkan kita sedang membangun generasi yang tidak mudah dipecah oleh perbedaan dan tidak mudah dihasut oleh kebencian.”
Tantangan di ruang digital turut menjadi perhatian dalam diskusi. Kompol Agus Isnaini dari Densus 88 AT Polri menjelaskan bahwa perkembangan teknologi membuka peluang penyebaran narasi ekstrem yang dapat menyasar anak dan remaja melalui berbagai platform digital.
“Anak diperkenalkan pada konten atau figur bernuansa keluhan, ketidakadilan, atau kebencian—sering lewat game online, forum atau media sosial.”
Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen RI, Ruspita Putri Utami, menekankan bahwa sekolah perlu membangun lingkungan yang benar-benar inklusif sekaligus meningkatkan kemampuan mendeteksi potensi persoalan sejak dini.
“Jangan lagi ada eksklusivisme di sekolah. Harus inklusif, benar-benar inklusif, dan yang cukup paling penting adalah kemampuan sekolah melakukan deteksi dini.”
Spesialis Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, Ignatius Setiawan Cahyo Nugroho, juga mengingatkan bahwa perlindungan anak membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan sistematis agar berbagai bentuk eksploitasi maupun ancaman terhadap anak dapat ditangani secara efektif.
“Kita sering memberikan jawaban tidak sistemik, sedangkan masalahnya sistemik. Agar kita bisa berpikir sistemik maka kita perlu berpikir secara komprehensif.”
Melalui bedah film dan dialog interaktif tersebut, para peserta mendapatkan gambaran mengenai proses paparan ideologi kekerasan serta pentingnya komunikasi yang terbuka antara anak, orang tua, guru, dan lingkungan sekolah.
Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan semakin memperkuat ketahanan keluarga dan kemampuan deteksi dini di lingkungan pendidikan. Pada saat yang sama, sekolah diharapkan menjadi ruang yang aman, nyaman, inklusif, bebas perundungan dan kekerasan, serta mampu melindungi generasi muda dari pengaruh ideologi ekstrem. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!