DPR Buka Suara Soal Tunjangan Fantastis, Puan: Sudah Melalui Kajian

Jakarta, Kameranusantara.id Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan klarifikasi terkait sorotan publik mengenai tunjangan perumahan anggota dewan yang mencapai Rp50 juta per bulan. Ia menekankan bahwa nominal tersebut tidak ditentukan secara sepihak, melainkan merupakan hasil dari kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan realitas harga sewa hunian di Jakarta.

“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (21/8/2025).

Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk kompensasi atas penghapusan fasilitas rumah jabatan DPR sebelumnya. Puan menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh 580 anggota DPR dari 38 provinsi, dan telah melalui proses evaluasi internal.

Meski demikian, Puan menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Ia mengajak publik untuk aktif dalam mengawasi kinerja DPR.

“Kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR,” katanya.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa DPR siap mengevaluasi kebijakan yang dirasa belum tepat atau dianggap berlebihan oleh publik.

“Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut,” tambahnya.

Ia juga menegaskan komitmen DPR terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menyatakan bahwa kritik dari masyarakat merupakan bagian penting dari pengawasan demokratis.

“Kami tidak antikritik. Justru kami ingin masyarakat terus mengawasi agar DPR tetap bekerja sesuai harapan rakyat,” tutupnya.

Puan sebelumnya juga telah menanggapi kabar yang menyebutkan adanya kenaikan drastis pada gaji anggota DPR. Ia meluruskan bahwa gaji pokok tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, yaitu Rp4,2 juta per bulan untuk anggota biasa.

“Tidak ada kenaikan gaji pokok. Yang ada adalah penyesuaian tunjangan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas,” tegas Puan.