Kameranusantara.id - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai pembenahan sistem politik menjadi langkah penting untuk mencegah berulangnya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Menurutnya, tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ke depan.
Sarmuji menyampaikan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui penguatan kaderisasi partai. Ia menilai penyelesaian persoalan harus dimulai dengan membahas akar penyebab yang selama ini menjadi tantangan dalam sistem politik.
"Problem ini bisa selesai kalau kita mau jujur pada diri sendiri. Sebenarnya hampir semua mengakui bahwa akar persoalan pada biaya politik yang mahal dengan sistem pemilukada sekarang," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Ia menegaskan, solusi yang efektif harus didasarkan pada identifikasi penyebab utama agar langkah pembenahan dapat memberikan hasil yang berkelanjutan.
"Tapi begitu bicara solusi, sebagian dari kita tidak menengok lagi akar persoalannya. Ibarat memberikan obat tapi tidak mengacu pada diagnosis yang benar dan diyakini. Kalau kita tidak jujur pada apa yang kita rasakan, sampai kapan pun persoalan akan terus berulang," ujarnya.
Menurut Sarmuji, Partai Golkar selama ini telah memberikan pembinaan, arahan, serta penguatan integritas kepada para kepala daerah yang berasal dari partai tersebut. Namun, ia berpandangan bahwa langkah tersebut perlu diimbangi dengan perbaikan sistem yang lebih menyeluruh.
Karena itu, Golkar mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada turut mengakomodasi solusi terhadap persoalan tingginya biaya politik sebagai bagian dari reformasi sistem pemilihan kepala daerah.
"Berkali-kali imbauan, briefing, instruksi sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Tapi apakah selesai dengan itu? Saya rasa tidak, jika akar persoalannya tidak disentuh," kata Sarmuji.
Ia juga menegaskan pentingnya memasukkan isu tersebut dalam proses pembahasan regulasi yang sedang disiapkan.
"Sangat perlu diatur dalam pembahasan RUU Pilkada," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penguatan sekolah partai dan proses kaderisasi agar calon kepala daerah memiliki integritas, kapasitas, serta kualitas kepemimpinan yang lebih baik sebelum mengikuti Pilkada. (hni)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!