Jakarta - Indonesia secara resmi meresmikan Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO), sebuah kantor khusus yang dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur melalui kolaborasi antara pemerintah, investor, dan mitra pembangunan.
Peresmian IPFO dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada hari Selasa di kantornya, Jakarta.
AHY menegaskan bahwa keberadaan IPFO tidak hanya sebatas struktur administratif, namun menjadi wujud konkret upaya menjembatani sinergi antara pemerintah dan para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Kantor ini akan membantu memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak terhambat oleh birokrasi, tetapi dimungkinkan oleh kemitraan,” ujar AHY dalam sambutannya.
IPFO menjadi kelanjutan dari hasil International Conference on Infrastructure (ICI) yang digelar Juni lalu, di mana pemerintah meluncurkan Project Catalog 2025 yang berisi 46 proyek strategis mencakup sektor transportasi, energi, air bersih, limbah, perumahan, dan kota pintar.
AHY menambahkan, IPFO akan menjalankan perannya sebagai platform koordinasi yang terintegrasi di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Menurut AHY, kantor ini akan mempermudah investor dan pemilik proyek untuk memahami alur prosedural, menentukan prioritas, serta mempercepat implementasi proyek, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan nasional.
Mengutip data dari Bappenas, AHY menyampaikan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia untuk periode 2025–2029 diperkirakan melebihi 643,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp10.300 triliun. Namun, kontribusi swasta terhadap pembiayaan ini masih berada di angka 28 persen.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, IPFO dihadirkan sebagai solusi, dengan menyediakan daftar proyek yang terstruktur, dokumen panduan yang seragam, serta fasilitas mitigasi risiko melalui dukungan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
“Dan akhirnya, meningkatkan kemitraan pemerintah-swasta, memastikan proyek siap secara finansial dan teknis sebelum sampai ke pasar,” katanya.
Di samping itu, AHY menyatakan bahwa pemerintah kini juga mengadopsi skema pembiayaan inovatif seperti land value capture, asset recycling, dan limited concession scheme untuk memastikan pembangunan infrastruktur bisa mendorong pemerataan pembangunan.
“Kepada semua calon investor, Anda berhak mendapatkan lebih dari sekadar jabat tangan dan janji. Anda berhak atas kejelasan, kepastian, dan keyakinan,” katanya.
“IPFO akan menjadi mitra terpercaya Anda — satu titik kontak yang andal untuk memandu Anda melalui prosedur, menghubungkan Anda dengan lembaga terkait, dan mempercepat pemanfaatan proyek,” kata AHY menambahkan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!