Jakarta, kameranusantara.id - Pemerintah bergerak cepat merespons ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi menimpa sekitar 55 ribu pekerja akibat tingginya harga gas industri. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Istana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Prasetyo mengatakan pemerintah tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mencari solusi yang dapat menjaga keberlangsungan sektor industri sekaligus melindungi lapangan kerja. Menurutnya, keputusan terkait persoalan gas industri akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
"Kami ingin memastikan industri yang membutuhkan pasokan gas tetap bisa beroperasi normal tanpa harus melakukan pengurangan tenaga kerja," ujarnya usai rapat bersama pemangku kepentingan di DPR, Jumat (26/6/2026).
Kekhawatiran mengenai dampak harga gas yang tinggi disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea. Ia mengungkapkan puluhan ribu pekerja anggota KSPSI terancam kehilangan pekerjaan karena sejumlah perusahaan mengalami tekanan biaya produksi.
Menurut Andi Gani, satu perusahaan bahkan telah menghentikan operasional dan melakukan PHK terhadap seluruh pekerjanya. Karena itu, ia berharap kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah mampu menyelamatkan kondisi yang dinilainya sudah sangat kritis.
Perhatian terhadap persoalan ini juga datang dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam sebuah agenda bersama serikat pekerja, Dasco secara langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, untuk meminta penjelasan mengenai langkah penyelesaian masalah gas industri.
Menanggapi hal tersebut, Simon memastikan Pertamina akan berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk guna mencari solusi yang dapat mendukung kebutuhan industri. Pertamina juga berkomitmen melakukan berbagai penyesuaian agar harga gas menjadi lebih kompetitif dan tidak membebani pelaku usaha.
Pemerintah berharap langkah-langkah yang segera diputuskan dapat menjaga aktivitas industri tetap berjalan, sekaligus mencegah terjadinya gelombang PHK yang berpotensi berdampak luas terhadap perekonomian nasional. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!