Kabinet Bayangan Akan Buat Rapor untuk Nilai Kinerja Prabowo

JAKARTA, kameranusantara.id – Kabinet Bayangan berencana menerbitkan rapor evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah tiga tahun masa kepemimpinan. Dokumen tersebut disiapkan sebagai bentuk fungsi pengawasan (check and balances) yang dilengkapi data serta bukti pendukung.

Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, mengatakan rapor itu diharapkan menjadi masukan agar pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap evaluasi ini dapat mendorong pemerintah memperbaiki layanan publik," ujar Feri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Selain melakukan evaluasi, Kabinet Bayangan juga berencana menghimpun dana publik untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dinilai belum tertangani pemerintah. Program tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sederhana, seperti akses jalan bagi masyarakat di daerah terpencil, hingga peningkatan layanan kesehatan di desa.

Menurut Feri, seluruh penggunaan dana akan dilakukan secara transparan dan disesuaikan dengan kemampuan organisasi serta dukungan masyarakat.

Tak hanya itu, Kabinet Bayangan akan menggelar dialog dengan berbagai kalangan, termasuk mahasiswa di sejumlah daerah, guna menyerap aspirasi terkait program-program yang dinilai perlu menjadi prioritas pemerintah.

Feri menegaskan Kabinet Bayangan dibentuk bukan untuk mengambil alih kekuasaan ataupun menjadi pemerintahan tandingan. Keberadaannya dimaksudkan sebagai wadah masyarakat sipil untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Ia menilai mekanisme checks and balances dalam sistem presidensial saat ini belum berjalan optimal karena minimnya oposisi yang mampu mengawasi pemerintah secara efektif.

Kabinet Bayangan sendiri diisi kalangan akademisi dan pegiat masyarakat sipil yang menempati 15 pos kementerian. Seluruh anggotanya bekerja secara sukarela tanpa dukungan partai politik, dengan tujuan mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan hak-hak konstitusional masyarakat. (kls)