Kameranusantara.id - Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan seluruh informasi yang dihimpun dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan statistik. BPS menegaskan bahwa data masyarakat tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun bentuk pungutan lainnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Menurutnya, seluruh data yang dikumpulkan memiliki perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar statistik.
"Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah," kata Amalia di Palembang, Minggu (28/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa data yang lengkap dan akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah sehingga program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan kolaborasi antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, serta masyarakat untuk menghasilkan basis data ekonomi nasional yang komprehensif sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
Di Provinsi Sumatera Selatan, BPS mengerahkan sebanyak 7.588 petugas yang bertugas melakukan pendataan di 17 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, proses pendataan di wilayah tersebut telah mencapai sekitar 20 persen, sedangkan secara nasional realisasi pendataan telah menyentuh kisaran 25 persen.
BPS juga mengingatkan seluruh petugas sensus agar menjalankan tugas secara profesional, ramah, dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan selama pelatihan. Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat menerima kedatangan petugas agar proses pengumpulan data berjalan lancar dan menghasilkan statistik yang berkualitas.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai keberhasilan Sensus Ekonomi memerlukan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
"Ada tiga komponen yang harus bekerja luar biasa. Satu pemerintah daerah sampai pemerintah desa, kedua petugas sensus itu sendiri, ketiga masyarakatnya. Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data, tidak bisa membangun hanya karena selera dan feeling (perasaan) saja," ujarnya.
Melalui dukungan seluruh elemen, pemerintah berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat, terpercaya, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!