KNPB Sikapi KTT ULMWP dan Kongres Pemerintahan Sementara: Itu adalah Klaim Sepihak

SENTANI, kameranusantara.id – Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) menegaskan tidak terlibat dalam pembentukan maupun dukungan terhadap “pemerintahan sementara” yang diumumkan dalam kongres di Jayapura pada November 2023.

Melalui pernyataan resminya, KNPB menyebut pencantuman nama organisasi dalam hasil kongres tersebut sebagai klaim sepihak yang tidak memiliki dasar keputusan organisasi.

Anggap Kongres Tidak Sah

KNPB menilai kegiatan tersebut tidak mencerminkan proses resmi dalam tubuh United Liberation Movement for West Papua. Organisasi ini bahkan menyebut forum tersebut tidak legitimate dan sarat kepentingan kelompok tertentu.

Menurut KNPB, kongres itu muncul pasca dinamika internal ULMWP, khususnya setelah Konferensi Tingkat Tinggi di Vanuatu yang menetapkan kepemimpinan baru.

Soroti Potensi Perpecahan

Dalam pernyataannya, KNPB juga menyoroti adanya indikasi upaya memecah belah organisasi perjuangan. Mereka menilai berbagai dinamika yang terjadi berpotensi melemahkan konsolidasi gerakan.

Meski demikian, KNPB tetap menegaskan komitmennya untuk mendorong persatuan di antara berbagai kelompok.

Dorong Demokrasi Partisipatif

KNPB menolak praktik politik yang bersifat faksional dan berbasis kepentingan sempit. Organisasi ini mendorong model demokrasi partisipatif yang mengedepankan musyawarah dan konsensus sesuai nilai budaya lokal.

“Kepentingan persatuan harus ditempatkan di atas ambisi kelompok,” demikian salah satu poin sikap KNPB.

Tetap Dukung ULMWP sebagai Wadah Bersama

Walau mengkritik dinamika internal, KNPB tetap mendukung ULMWP sebagai ruang koordinasi bagi seluruh elemen perjuangan. Namun, dukungan tersebut diarahkan agar organisasi berjalan secara inklusif dan tidak didominasi kepentingan tertentu. KNPB berharap seluruh pihak dapat kembali membangun komunikasi dan kerja sama demi menjaga soliditas di tengah situasi yang berkembang. (kls)