JAKARTA, kameranusantara.id – Memanasnya konflik di Timur Tengah mulai memberi tekanan serius terhadap ketahanan energi Indonesia. Gangguan pasokan minyak global akibat ketegangan di kawasan tersebut kembali menegaskan pentingnya percepatan transisi energi di dalam negeri.
Blokade di jalur strategis Selat Hormuz—yang selama ini dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia—mendorong lonjakan harga minyak global. Harga minyak mentah bahkan sempat menembus lebih dari US$100 per barel, memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan dan harga energi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Ketergantungan Impor Jadi Titik Lemah
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia berada dalam posisi rentan. Kebutuhan minyak nasional mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru mampu memenuhi kurang dari separuhnya. Sisanya harus dipenuhi melalui impor.
Kondisi ini membuat pasokan energi nasional sangat sensitif terhadap gejolak global. Bahkan, cadangan minyak dalam negeri diperkirakan hanya mampu menopang kebutuhan selama beberapa pekan jika impor terganggu.
Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan dampak luas kenaikan harga energi, termasuk terhadap harga pangan. Pemerintah pun mulai mendorong langkah efisiensi, salah satunya dengan penghematan konsumsi bahan bakar dan opsi kerja dari rumah (WFH).
Tekanan pada APBN dan Inflasi
Direktur Celios, Bhima Yudhistira, menilai lonjakan harga minyak akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan beban subsidi hingga ratusan triliun rupiah.
Tak hanya BBM, ketergantungan impor juga terjadi pada LPG, di mana sebagian besar kebutuhan nasional masih dipenuhi dari luar negeri. Kondisi ini memperbesar risiko tekanan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat jika harga energi terus meningkat.
Transisi Energi Jadi Solusi Strategis
Di tengah situasi tersebut, berbagai kalangan menilai percepatan transisi menuju energi terbarukan menjadi langkah mendesak. Pengembangan energi seperti tenaga surya, air, dan angin dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.
Bhima menekankan, investasi pada energi bersih perlu dipercepat agar Indonesia tidak terus terjebak dalam kerentanan energi global. Selain itu, penguatan bauran energi juga dinilai penting mengingat saat ini pembangkit listrik nasional masih didominasi batu bara.
Senada, pengamat energi dari Trend Asia, Novita Indri, menilai krisis global seharusnya menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ia mendorong pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas agar lebih merata dan berkelanjutan.
Momentum Perubahan Kebijakan
Krisis energi akibat konflik global dinilai bukan sekadar ancaman, tetapi juga peluang untuk melakukan reformasi kebijakan energi nasional. Langkah seperti insentif energi bersih, penguatan investasi, hingga reformasi regulasi dinilai krusial untuk mempercepat transisi.
Dengan kondisi global yang semakin tidak pasti, percepatan transisi energi dinilai menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!