JAKARTA , kameranusantara.id – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memutuskan tidak menggelar aksi demonstrasi besar-besaran selama Agustus hingga September 2026. Meski demikian, organisasi buruh itu tetap mengajukan empat tuntutan kepada pemerintah yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan tuntutan tersebut meliputi revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya, penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi nol persen, pembayaran pesangon bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, serta percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
Menurut Said, aturan mengenai pesangon harus mengacu penuh pada putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pekerja yang terkena PHK memperoleh hak sesuai ketentuan tanpa pengurangan.
Meski membawa sejumlah tuntutan, KSPI bersama Partai Buruh memastikan tidak akan menggelar aksi massa dalam dua bulan ke depan.
"KSPI dan Partai Buruh menyatakan tidak akan ada aksi besar-besaran pada Agustus hingga September 2026," kata Said, Kamis (6/8/2026).
Said yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh menjelaskan seluruh aspirasi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah, termasuk kepada Menteri Sekretaris Negara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Ketenagakerjaan.
Ia berharap pemerintah segera memberikan respons terhadap tuntutan tersebut agar berbagai isu yang berpotensi memicu aksi buruh dapat diselesaikan melalui dialog dan kebijakan yang berpihak kepada pekerja.
Menurutnya, penyelesaian empat agenda tersebut akan menjadi langkah penting dalam menjaga hubungan industrial tetap kondusif sekaligus menghindari potensi unjuk rasa berskala besar dalam waktu dekat. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!