JAKARTA, kameranusantara.id – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dokumen yang disampaikan merupakan hasil penyempurnaan dari draf yang sebelumnya disusun dan dibahas oleh tim bentukan MPR.
"Kami menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara kepada Presiden Republik Indonesia sebagai hasil pembahasan yang telah dilakukan," ujar Muzani usai pertemuan.
Menurutnya, pimpinan MPR juga berdiskusi dengan Presiden mengenai mekanisme penerapan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Prabowo, kata Muzani, menyerahkan sepenuhnya kepada MPR untuk menentukan bentuk hukum yang paling tepat.
Ia menjelaskan, PPHN dirancang menjadi panduan pembangunan jangka panjang yang dapat digunakan secara berkesinambungan oleh setiap pemerintahan, sehingga arah kebijakan nasional tetap terjaga meski terjadi pergantian kepemimpinan.
"Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR agar PPHN dapat menjadi pedoman bagi pemerintahan berikutnya," katanya.
PPHN sendiri disiapkan sebagai dokumen yang memuat arah kebijakan strategis pembangunan nasional lintas periode pemerintahan. Konsep tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan program pembangunan tanpa bergantung pada pergantian presiden.
Gagasan penyusunan PPHN merupakan rekomendasi MPR periode 2014–2019. Dalam perkembangannya, MPR mengkaji sejumlah opsi agar PPHN memiliki landasan hukum yang kuat, baik melalui amendemen terbatas UUD 1945, Ketetapan MPR, maupun undang-undang.
Hasil kajian tersebut masih akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan berbagai pihak sebelum mekanisme penerapannya ditetapkan. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!