KAMERANUSANTARA – Pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan bagi calon jemaah haji dan umrah menyusul terungkapnya sejumlah kasus penipuan yang merugikan ribuan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan tata kelola penyelenggaraan ibadah yang lebih aman, transparan, dan akuntabel.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mendorong Kementerian Haji dan Umrah untuk mempercepat penyempurnaan kebijakan perlindungan jemaah melalui penguatan sistem pengawasan, verifikasi penyelenggara resmi, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, momentum ini menjadi kesempatan untuk membangun sistem yang lebih komprehensif agar praktik penipuan tidak kembali terulang.
Selain pengawasan yang lebih ketat, pemerintah juga didorong menghadirkan kanal pengaduan yang mudah diakses serta memberikan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi korban. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa aman bagi calon jemaah sejak proses pendaftaran hingga seluruh rangkaian ibadah selesai.
Di sisi lain, langkah cepat aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus penipuan mendapat apresiasi. Satgas Penegakan Hukum Haji dan Umrah Polri berhasil mengungkap puluhan perkara selama penyelenggaraan musim haji 2026, sekaligus menetapkan puluhan tersangka yang diduga terlibat dalam berbagai modus pelanggaran penyelenggaraan haji dan umrah.
Keberhasilan tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat sekaligus menindak tegas pelaku yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pemulihan hak para korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.
Melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, edukasi publik, serta penegakan hukum yang konsisten, pemerintah optimistis penyelenggaraan haji dan umrah ke depan akan semakin tertib, aman, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh calon jemaah. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen negara dalam memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa menjadi korban praktik penipuan.(*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!