KAMERANUSANTARA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Dalam orasinya, massa menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan PEPERA, kebijakan pembangunan pemerintah di Papua, serta menyuarakan tuntutan hak menentukan nasib sendiri.
Menanggapi aksi tersebut, sejumlah akademisi menilai bahwa ruang demokrasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, mereka mengingatkan bahwa setiap pandangan juga perlu disertai kajian yang utuh dan mempertimbangkan aspek hukum nasional maupun internasional.
Mereka menjelaskan bahwa status Papua sebagai bagian dari Indonesia telah menjadi bagian dari tatanan hukum internasional sejak hasil PEPERA diterima dan dicatat oleh Majelis Umum PBB pada 1969. Hingga saat ini tidak terdapat keputusan internasional yang membatalkan status tersebut.
Pengamat juga menilai bahwa tantangan di Papua, seperti pemerataan pembangunan, kesejahteraan, perlindungan masyarakat, dan penyelesaian konflik, membutuhkan solusi yang berorientasi pada dialog serta kebijakan yang inklusif, bukan melalui tuntutan pemisahan wilayah yang berpotensi memperpanjang konflik.
Terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pemerintah selama ini menyatakan bahwa pembangunan ditujukan untuk meningkatkan konektivitas, membuka akses layanan dasar, memperkuat perekonomian daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Evaluasi terhadap setiap program dinilai tetap dapat dilakukan melalui mekanisme hukum dan partisipasi publik.
Pengamat berharap seluruh pihak dapat menjaga ruang diskusi secara sehat dengan mengedepankan data, menghormati perbedaan pandangan, serta menghindari narasi yang berpotensi memperuncing polarisasi. Menurut mereka, penyelesaian persoalan Papua memerlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa melalui dialog, pembangunan, dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku.(*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!