JAKARTA, kameranusantara.id – Pertemuan antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan, Dr. Ngasiman Djoyonegoro, menilai komunikasi yang dibangun para pimpinan lembaga tersebut menunjukkan komitmen menjaga stabilitas nasional di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap berbagai isu penegakan hukum.
Menurut pria yang akrab disapa Simon itu, perbedaan kewenangan antarlembaga semestinya tidak menjadi penghalang untuk memperkuat koordinasi. Sebaliknya, komunikasi yang baik justru menjadi fondasi penting dalam menjalankan tugas negara secara efektif.
Ia menilai masyarakat menginginkan hubungan yang harmonis antara Polri, TNI, dan Kejaksaan agar masing-masing institusi dapat menjalankan mandat konstitusionalnya secara optimal, mulai dari menjaga keamanan, menegakkan hukum, hingga melindungi kepentingan masyarakat.
Meski demikian, Simon mengingatkan bahwa sinergi tidak boleh mengaburkan batas kewenangan setiap lembaga. Koordinasi, kata dia, harus tetap dilakukan dengan menghormati fungsi dan tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, Polri tetap harus menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan independen berdasarkan alat bukti. Sementara Kejaksaan berperan dalam penuntutan secara objektif sesuai ketentuan hukum, sedangkan TNI tetap berfokus pada tugas pertahanan negara.
"Ketika setiap institusi bekerja sesuai mandatnya tanpa saling mengintervensi, sistem penegakan hukum akan semakin kuat dan memperoleh kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Simon juga menilai dinamika yang berkembang di ruang publik belakangan ini seharusnya menjadi momentum bagi seluruh lembaga negara untuk mengedepankan dialog dan komunikasi yang konstruktif. Perbedaan pandangan, menurutnya, merupakan hal yang wajar dalam organisasi negara, namun penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme kelembagaan, bukan melalui konflik terbuka.
Ia berharap pertemuan para pimpinan Polri, TNI, dan Kejaksaan tidak berhenti sebagai simbol kebersamaan semata, tetapi menjadi komitmen jangka panjang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!