Kameranusantara.id - Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual, memberikan pandangan terkait viralnya pengibaran bendera Borneo Raya berwarna merah, kuning, dan biru di sejumlah wilayah Kalimantan.
Henock menilai kemunculan bendera tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai bentuk keinginan masyarakat Dayak untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, fenomena tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat daerah mengenai pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
“Ini bukan karena orang Dayak ingin merdeka. Tetapi tujuannya adalah menuntut ketidakadilan, wacananya ke sana,” kata Henock, Rabu (19/8/2026).
Henock yang merupakan anggota DPD RI periode 2024–2029 sekaligus Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) mengatakan, persoalan bendera Borneo perlu dilihat dari latar belakang aspirasi masyarakat di daerah.
Pengibaran bendera merah, kuning, dan biru sebelumnya menjadi perhatian setelah sempat dibentangkan di kawasan Flyover Juanda, Samarinda, pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Rekaman kejadian tersebut kemudian beredar di media sosial.
Menurut Henock, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara lebih luas, khususnya berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan distribusi manfaat dari kekayaan sumber daya alam Kalimantan.
“Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Kue-kue pembangunan itu kurang terasa di berbagai wilayah, terutama Kalimantan, Sumatera. Pembangunan banyak bertumpuk kepada Pulau Jawa,” ujarnya.
Ia mencontohkan masih adanya sejumlah persoalan infrastruktur di Kalimantan yang membutuhkan perhatian. Di sisi lain, Kalimantan menjadi salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang besar sehingga masyarakat daerah mempertanyakan manfaat yang kembali dirasakan secara langsung.
“Banyak hal yang menjadi permasalahan, khususnya di Kalimantan. Terutama infrastruktur, jalan-jalan yang masih rusak parah. Ketidakadilan yang diterima, sementara kekayaan alam yang luar biasa kaya, berbagai sumber daya alam dikeruk habis-habisan, tetapi kembalinya ke daerah sangat minim,” katanya.
Henock juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang menurutnya turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
“Bahkan banyak sekali pemotongan anggaran. APBD kita berkurang terus dari tahun ke tahun yang berdampak kepada pembangunan di daerah,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat tidak hanya melihat fenomena pengibaran bendera Borneo dari sisi simbol, tetapi juga menangkap aspirasi yang berada di baliknya.
“Ini sinyal, sekali lagi sinyal kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Henock mendorong agar semangat desentralisasi dan otonomi daerah diperkuat sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang memadai untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Proses desentralisasi yang dipercayakan kepada semangat otonomi daerah itu kembalikanlah kepada daerah. Jangan pemerintah pusat setengah-setengah,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa aspirasi mengenai pemerataan pembangunan tidak dapat disamakan dengan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI.
“Tidak ada orang Indonesia ingin memisahkan diri dari NKRI bilamana pemerintah pusat bersikap adil kepada daerah,” tegasnya.
Sebagai anggota DPD RI, Henock meminta pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, merespons aspirasi masyarakat daerah secara bijak dan positif. Menurutnya, penguatan ruang fiskal dan kewenangan daerah dapat membantu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya sebagai senator Republik Indonesia meminta pemerintah pusat harus memberikan ruang kepada daerah untuk membangun semaksimal mungkin. Pemerataan keadilan itu sangat penting supaya perputaran ekonomi daerah juga ada, tidak hanya sekali lagi bertumpu kepada pusat, khususnya Jakarta,” ujarnya.
Henock berharap polemik mengenai bendera Borneo tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu persatuan nasional. Sebaliknya, isu tersebut dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi hubungan pusat dan daerah serta memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
“Saya rasa pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, segera menyikapi dengan bijak, dengan positif,” katanya.
Ia menekankan bahwa substansi utama yang perlu diperjuangkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan pemisahan wilayah dari Indonesia.
“Tidak ada yang ingin merdeka bilamana keadilan itu bisa ditegakkan di bumi Indonesia. Kemerdekaan itu apa fungsinya? Kita merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketidakadilan. Inilah yang diharapkan seluruh anak bangsa Indonesia,” ujarnya.
Henock mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan sekaligus terus mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah Indonesia.
“Negara kuat ketika daerah kuat. Negara menjadi makmur ketika rakyat di daerah merasakan keadilan dan kesejahteraan. Mari kita bersatu memperkuat NKRI dengan pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!