Jakarta, kameranusantara.id – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti struktur anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2027 yang dinilai belum sejalan dengan mandat utama lembaga sebagai pengawal ideologi Pancasila.
Dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Rieke mengungkapkan bahwa dari pagu indikatif BPIP sebesar Rp141,06 miliar, sekitar 92,9 persen atau Rp131,06 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran. Sementara program pembinaan ideologi Pancasila hanya memperoleh Rp10 miliar atau sekitar 7,1 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan antara besarnya anggaran birokrasi dan pelaksanaan tugas substantif BPIP yang mencakup pengkajian kebijakan, penyelarasan regulasi, pendidikan dan pelatihan, hingga evaluasi penerapan nilai-nilai Pancasila.
Rieke juga menyoroti fakta bahwa seluruh alokasi program pembinaan ideologi pada pagu indikatif tersebut hanya diperuntukkan bagi kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Padahal, mandat BPIP jauh lebih luas daripada sekadar kegiatan seremonial.
Selain itu, BPIP mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp370,45 miliar. Namun, Rieke menilai sebagian besar usulan program masih berfokus pada kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan penguatan jaringan antar lembaga. Sementara fungsi inti seperti pengkajian kebijakan, standardisasi materi, penyelarasan regulasi, serta evaluasi implementasi nilai Pancasila justru mendapat porsi yang lebih kecil.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan rencana pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan BPIP senilai Rp343 miliar. Nilai tersebut dinilai sangat besar karena hampir menyamai total kebutuhan tambahan anggaran lembaga dan bahkan melampaui usulan program pembinaan ideologi itu sendiri.
Karena itu, Rieke meminta pemerintah meninjau ulang prioritas anggaran BPIP. Ia mengusulkan agar tambahan anggaran lebih difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok lembaga, dilengkapi indikator kinerja yang terukur, serta menerapkan prinsip money follows mandate agar setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung amanat pembinaan ideologi Pancasila.
"Anggaran negara harus digunakan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila secara nyata, bukan sekadar membiayai pertumbuhan organisasi dan belanja birokrasi," tegasnya. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!