Kameranusantara.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuka peluang dilakukannya pembahasan mengenai pembatasan biaya penyelenggaraan Pilkada sebagai bagian dari evaluasi terhadap sistem demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Tito, tingginya biaya politik dalam kontestasi Pilkada menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi tata kelola pemerintahan setelah kepala daerah terpilih.
“Bisa saja, bisa saja (dibahas di RUU Pemilu). Bagaimana cara mengaturnya pembatasan biaya pilkada itu, bagaimana mengaturnya,” ucap Tito di DPR, Kamis (16/7).
Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah opsi yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi, di antaranya peningkatan transparansi sumber pendanaan kampanye hingga pengaturan batas sumbangan kepada pasangan calon kepala daerah.
“Apakah kemudian yang apa biayanya yang untuk yang memberikan bantuan sumbangan untuk calon kepala daerah itu diumumkan ke publik transparan misalnya ya, misalnya. Seperti di Amerika kan terbuka,” tutur dia.
Selain itu, Tito juga mengusulkan adanya ketentuan mengenai batas maksimal sumbangan yang dapat diberikan kepada pasangan calon sebagai bagian dari upaya menciptakan kompetisi politik yang lebih sehat dan akuntabel.
“Di kita mungkin dibatasi berapa biaya yang boleh didonasikan untuk calon kepala daerah yang mereka dukung. Ini mungkin aturan-aturan itu perlu diatur. Saya kira itu ya,” tambahnya.
Mendagri menegaskan bahwa pembahasan mengenai perubahan aturan tersebut merupakan kewenangan bersama antara pemerintah dan DPR melalui proses legislasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
“Nah undang-undang ini harus kesepakatan dari pembuat undang-undang, DPR ini bersama pemerintah,” ujar dia.
Melalui evaluasi terhadap mekanisme pendanaan Pilkada, pemerintah berharap sistem demokrasi dapat semakin transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. (hni)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!