Kameranusantara.id - Upaya pemberantasan korupsi terus menjadi perhatian berbagai pihak sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi konsistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak tindak pidana korupsi, sekaligus mendorong pembenahan sistem politik untuk meminimalkan praktik korupsi di daerah.
Sahroni menilai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah harus menjadi momentum evaluasi bersama agar penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin transparan dan berintegritas. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kami menaruh apresiasi tinggi terhadap konsistensi KPK mengawal ketat kasus korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat di Indonesia. Namun fenomena banyaknya kepala daerah yang ditangkap ini harusnya menjadi peringatan untuk kepala daerah lain jangan main-main dengan kasus korupsi, sekecil apapun itu," kata Sahroni.
Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan biaya politik agar proses demokrasi berjalan lebih sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan sistem pengawasan serta komitmen seluruh pihak dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi praktik korupsi.
"Memang pasti ada lingkaran setan berupa biaya politik yang tinggi dengan perilaku korupsi, namun saya pikir dengan konsistensi KPK ini, mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit mengubah perilaku demokrasi politik di Indonesia," ucap dia.
Sahroni berharap pengawasan yang kuat sejak tahapan pencalonan kepala daerah dapat mendorong para peserta kontestasi politik menjalankan proses demokrasi secara lebih efisien, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
"Dengan ketatnya pengawasan KPK ini, saya berharap nanti saat akan mulai mendaftar menjadi kepala daerah, semua calon kepala daerah harus sadar kalau nantinya saat mereka menjabat, akan diawasi ketat oleh KPK, sehingga saat berkampanye mereka bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan biaya politik berlebihan. Dan ini saya harap disadari oleh seluruh calon kepala daerah yang akan bertanding. Ini mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia," ujar dia.
Melalui penguatan penegakan hukum, perbaikan tata kelola politik, serta peningkatan integritas penyelenggara negara, diharapkan kualitas demokrasi Indonesia semakin baik dan mampu menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (hni)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!