JAKARTA, kamerausantara.id — Sejumlah pemerintah daerah mulai menyiapkan hingga menerapkan skema bekerja dari rumah (work from home/WFH) sebagai langkah penghematan energi di tengah gejolak global.
Kebijakan ini mencuat menyusul konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berdampak pada terganggunya pasokan minyak dunia. Blokade di Selat Hormuz turut memicu kenaikan harga minyak mentah global sejak akhir Februari.
Merespons situasi tersebut, pemerintah pusat bersama daerah mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), salah satunya melalui penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN).
Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mengikuti arahan pusat. Ia menilai konflik yang berkepanjangan berpotensi menekan pasokan energi nasional, baik gas maupun BBM.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga tengah merancang kebijakan serupa. Bupati Maesyal Rasyid menyebut WFH akan diterapkan bagi 50 persen ASN yang tidak berkaitan langsung dengan layanan publik.
Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan melakukan absensi dua kali sehari. Adapun pegawai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat—seperti di kecamatan, kelurahan, hingga layanan administrasi—tetap bekerja penuh di kantor.
Di Jawa Timur, kebijakan lebih spesifik telah diputuskan. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menetapkan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Rabu, guna menekan konsumsi BBM.
Ia sengaja menghindari penerapan WFH pada hari Jumat untuk mencegah potensi libur panjang yang justru dapat meningkatkan mobilitas dan konsumsi bahan bakar.
Langkah serentak sejumlah daerah ini diharapkan mampu menjadi strategi efisiensi energi di tengah ketidakpastian pasokan global, tanpa mengganggu pelayanan publik secara signifikan.(kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!