JAKARTA, kameranusantar.id – Dampak konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel mulai menjadi perhatian media internasional. Salah satunya Al Jazeera yang menyoroti tekanan terhadap kondisi keuangan Indonesia akibat gejolak global tersebut.
Dalam laporannya, Indonesia disebut tengah menyiapkan langkah penghematan anggaran hingga sekitar Rp80 triliun guna menjaga stabilitas ekonomi di tengah lonjakan harga energi dan komoditas dunia.
Efisiensi Anggaran dan Energi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berupaya menekan pengeluaran dengan mengurangi konsumsi energi serta mempercepat pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara dan sektor publik tertentu sebagai langkah penghematan bahan bakar.
Jaga Defisit APBN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan efisiensi difokuskan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, efisiensi dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga untuk mengimbangi tekanan fiskal akibat kenaikan harga energi global.
Dorong Produksi dan Transisi Energi
Di sektor energi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari peningkatan produksi batu bara hingga percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke tenaga surya.
Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak impor yang harganya kian fluktuatif.
WFH dan Penghematan BBM
Kebijakan WFH juga dipertimbangkan sebagai solusi jangka pendek. Skema ini dinilai mampu mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan, terutama dari sektor transportasi harian.
Rencana penerapannya diproyeksikan dimulai setelah Idulfitri 2026, meski pemerintah masih menyesuaikan dengan perkembangan situasi global.
Tanpa Kenaikan Harga BBM
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, mengingat subsidi energi masih menjadi komponen besar dalam APBN.
Secara keseluruhan, kebijakan yang disiapkan pemerintah mencerminkan upaya adaptif dalam merespons krisis global, sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan ketahanan energi nasional. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!