Jakarta,Kameranusantara.id - Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerima aspirasi Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dalam audiensi penerimaan aksi unjuk rasa yang berlangsung di Ruang Aspirasi, Kemensetneg, pada Rabu (17/06/2026). Audiensi ini dihadiri oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, Perempuan Peduli Nusantara, serta Gerakan Srikandi Indonesia Raya (GESIRA), dan terima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro bersama jajarannya
Membuka pertemuan, Penanggung Jawab Aliansi Masyarakat Jakarta Timur Edi Marzuki, menyampaikan tiga pokok aspirasi yang dibawa oleh peserta aksi yang sebelumnya berkumpul di kawasan Silang Selatan Monas. Ketiga aspirasi tersebut meliputi dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tuntutan penindakan tegas terhadap pelaku korupsi, serta harapan agar pemerintah terus memperbaiki sistem pelaksanaan program unggulan Presiden tersebut.
"Hari ini kami hadir bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden. Pertama, kami memohon agar Program Makan Bergizi Gratis terus dilanjutkan karena program ini sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Edi.
Selanjutnya, perwakilan Aliansi Pulogadung, Rima Patricia Simanjuntak, menyoroti kualitas menu yang disajikan dalam pelaksanaan MBG. Rima mencatat bahwa pada 3 Maret 2026, saat bulan Ramadhan, menu yang diterima peserta didik hanya terdiri atas makanan kering berupa telur, salad, dan roti, yang dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal.
"Program MBG yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak harus benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu," tegas Rima. Ia juga mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti kasus korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
Sementara itu, Grace Taliwongso Nelwan dari Gerakan Srikandi Indonesia Raya (GESIRA) menawarkan dua gagasan konkret untuk mendukung optimalisasi program MBG. Sebagai pembudidaya kacang koro sejak 2007, Grace mengusulkan agar produk olahan kacang koro, seperti nugget dan sosis yang diproduksi oleh pelaku UMKM lokal dapat menjadi bagian dari pasokan bahan pangan dalam program tersebut.
"Kacang koro dapat menjadi pelengkap sumber protein nabati yang baik, terutama sebagai pendamping protein hewani. Selain itu, kacang koro juga memiliki kandungan serat dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan," jelas Grace.
Grace juga memperkenalkan konsep "dapur pintar" berbasis aplikasi yang bertujuan meminimalkan risiko keracunan makanan sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan program MBG.
Ketua Umum Perempuan Peduli Nusantara, Inge Mangundap, turut menyampaikan catatannya terkait mekanisme penyampaian aspirasi dari kalangan mahasiswa. Inge mengusulkan agar pemerintah membuka ruang dialog dan sosialisasi secara langsung di lingkungan kampus sebagai alternatif penyampaian aspirasi yang lebih terarah.
"Dengan cara tersebut, aspirasi mahasiswa dapat disampaikan secara lebih terarah dan efisien. Forum seperti ini juga tidak hanya dapat digunakan untuk membahas Program MBG, tetapi juga berbagai isu dan aspirasi lainnya," ungkap Inge.
Perwakilan Aliansi Jakarta Timur Novran menegaskan dukungan masyarakat Jakarta Timur terhadap keberlanjutan program MBG sekaligus menuntut penegakan hukum yang konsisten.
Menanggapi seluruh aspirasi yang disampaikan, Wamensesneg Juri Ardiantoro menegaskan bahwa Kemensetneg akan meneruskan seluruh masukan tersebut kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Juri menekankan bahwa program MBG pada dasarnya merupakan program yang baik dan memiliki tujuan strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Tidak ada alasan untuk menolak tujuan utama Program MBG yang pada dasarnya merupakan program untuk kebaikan masyarakat. Namun demikian, berbagai permasalahan yang muncul perlu menjadi perhatian bersama," ujar Juri. Ia pun menegaskan bahwa permasalahan tersebut bukan terletak pada programnya, melainkan pada aspek pelaksanaannya.
Juri menyebut sejumlah hal yang perlu terus diperbaiki, antara lain adanya oknum yang berupaya mencari keuntungan pribadi, kualitas pelayanan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan.
Terkait usulan kacang koro, Juri mendorong SPPG untuk semakin banyak menyerap produk-produk lokal guna memperluas manfaat program bagi pelaku usaha di daerah.
"Apabila memang terbukti memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi masyarakat, silakan terus diperjuangkan dan dikembangkan," pungkas Juri.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program MBG secara menyeluruh, termasuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik korupsi maupun pelaksanaan yang tidak sesuai standar, seraya terus mendorong perbaikan kualitas dan ketepatan sasaran program demi kesejahteraan masyarakat luas. (MDAT/FFA - Humas Kemensetneg)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!