Kameranusantara.id - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas pendataan. Ia berharap warga tidak ragu menerima petugas sensus yang datang ke rumah.
Harapan tersebut disampaikan Fikri dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Grand Dian Hotel Slawi, Kabupaten Tegal, Selasa (11/8/2026). Kegiatan tersebut digelar untuk mendukung tersedianya data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sekaligus meluruskan kekhawatiran masyarakat mengenai kaitan sensus dengan perpajakan.
Menurut Fikri, pemerintah pusat maupun daerah membutuhkan basis data yang akurat agar kebijakan dan program pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi nyata, bukan sekadar perkiraan. Ia menilai pembangunan tanpa dukungan data yang tepat dapat menyebabkan kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, masyarakat diminta tidak menyembunyikan informasi mengenai kegiatan usaha hanya karena khawatir data tersebut digunakan untuk kepentingan pajak atau pemeriksaan. Menurutnya, data yang tidak tercatat justru dapat membuat potensi ekonomi suatu wilayah tidak terlihat dan berpengaruh terhadap ketepatan perencanaan anggaran.
“Jangan biarkan potensi wilayah dan usaha kita tak terlihat hanya karena data yang tak tercatat. Sensus ekonomi adalah suara Anda untuk masa depan. Mari berpartisipasi dengan jujur, karena data yang akurat hari ini adalah kesejahteraan yang nyata esok hari,” harap politisi PKS tersebut di hadapan jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemangku kepentingan yang hadir.
Fikri menilai partisipasi masyarakat yang jujur dapat membantu menghasilkan gambaran potensi ekonomi yang lebih akurat. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan maupun mengalokasikan anggaran agar manfaatnya dapat diterima secara tepat sasaran.
Ia juga menegaskan bahwa informasi yang diberikan masyarakat dalam sensus memiliki jaminan kerahasiaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang statistik. Dengan adanya jaminan tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi khawatir untuk memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Said menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara door to door untuk memetakan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Pendataan tersebut mencakup berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari sektor tradisional, ekonomi digital, hingga kegiatan ekonomi yang berorientasi pada lingkungan atau green economy.
BPS juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang masih memiliki pemahaman keliru mengenai tujuan sensus. Petugas diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu kunjungan, termasuk pada akhir pekan, agar proses pendataan dapat berjalan lebih optimal.
Ali turut menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi tidak secara langsung digunakan untuk menentukan desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemutakhiran data desil merupakan kewenangan Kementerian Sosial.
Hingga pertengahan Agustus 2026, proses submit data di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 96 persen. Sementara cakupan pendataan lapangan di Kabupaten Tegal berada di kisaran 95 persen, dengan data yang telah masuk ke sistem mencapai 89 persen. Seluruh proses pendataan ditargetkan selesai pada 31 Agustus 2026. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!