DPR Restui Empat Skema Efisiensi MBG, Potensi Hemat Anggaran Capai Rp40 Triliun

Jakarta, kameranusantara.id – Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp40 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menilai skema penghematan yang disampaikan pimpinan baru BGN merupakan langkah positif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Menurutnya, BGN telah menyampaikan komitmen untuk melakukan penghematan anggaran secara signifikan, baik pada pelaksanaan tahun berjalan maupun untuk alokasi tahun 2027.

“Efisiensi yang dirancang cukup besar dan berpotensi memberikan penghematan yang signifikan,” kata Zainul.

Sebelumnya, BGN mengusulkan anggaran MBG tahun 2027 sebesar Rp270 triliun, meningkat Rp2 triliun dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun. Namun, melalui skema efisiensi yang tengah disusun, kebutuhan anggaran diperkirakan dapat ditekan.

Komisi IX DPR memberikan waktu dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan perhitungan rinci penghematan tersebut sebelum dibahas kembali dalam rapat lanjutan.

Empat langkah efisiensi yang disiapkan meliputi evaluasi jumlah penerima manfaat, penyesuaian frekuensi pemberian makanan, peninjauan skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penerapan sistem klaster berdasarkan kapasitas dan kinerja SPPG.

Dalam skema yang sedang dikaji, jumlah penerima manfaat akan dievaluasi, termasuk kemungkinan penyesuaian sasaran pada jenjang pendidikan tertentu. Selain itu, distribusi MBG direncanakan hanya berlangsung pada hari sekolah aktif, yakni Senin hingga Jumat.

BGN juga akan meninjau kembali pemberian insentif kepada SPPG agar lebih proporsional sesuai jumlah penerima manfaat yang dilayani. Sementara itu, sistem klaster akan diterapkan untuk membedakan dukungan anggaran berdasarkan kapasitas operasional dan performa masing-masing SPPG.

DPR berharap langkah efisiensi tersebut dapat menjaga keberlanjutan program MBG sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. (kls)