Padang, kameranusantara.id - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat menduga kuat aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi salah satu penyebab utama kelangkaan solar subsidi yang selama ini memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, mengungkapkan kebutuhan bahan bakar untuk operasional tambang ilegal sangat besar. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, satu lokasi PETI dapat menghabiskan sekitar 1.000 liter solar subsidi setiap hari.
Menurut Helmi, jika dihitung secara keseluruhan di wilayah yang memiliki aktivitas tambang ilegal cukup tinggi, seperti Kabupaten Sijunjung, konsumsi solar subsidi yang diduga terserap ke sektor PETI bisa mencapai 5 hingga 7 kiloliter per hari.
Dugaan tersebut semakin menguat setelah tim gabungan melakukan pengawasan dan penertiban di sejumlah lokasi tambang ilegal. Beberapa hari setelah operasi dilakukan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang sebelumnya kerap terjadi mulai berkurang secara signifikan.
"Setelah dilakukan penindakan di lapangan, antrean di SPBU mulai normal. Ini menjadi indikasi kuat bahwa sebagian besar solar subsidi digunakan untuk aktivitas PETI," kata Helmi.
ESDM Sumbar juga menilai sebagian besar praktik penimbunan dan pelangsiran solar subsidi yang terungkap selama ini berujung pada kebutuhan operasional pertambangan ilegal. Berdasarkan temuan dan keterangan yang diperoleh dari lapangan, sekitar 80 persen solar subsidi yang disalahgunakan diduga mengalir ke sektor PETI.
Helmi menyebut sejumlah pelaku yang terlibat dalam praktik penimbunan maupun distribusi ilegal mengakui bahwa solar subsidi tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan tambang emas tanpa izin.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ESDM Sumbar menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Upaya pengawasan dan pencegahan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
Selain itu, tokoh adat, tokoh agama, dan kalangan pemuda juga diharapkan ikut berperan aktif mengawasi penyalahgunaan BBM subsidi di lingkungan masing-masing.
Menurut Helmi, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci untuk memutus rantai distribusi solar subsidi ke aktivitas tambang ilegal sekaligus memastikan bantuan energi dari pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!