Kameranusantara.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan menjadi salah satu penggerak baru bagi perekonomian nasional. Selain memperkuat sektor jasa keuangan, kawasan tersebut diyakini mampu memberikan manfaat yang lebih luas melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur.
Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo mengatakan PFII tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas keuangan, tetapi juga menjadi katalis yang menghubungkan modal global dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia.
“Dampak berantainya tidak hanya berhenti di meja transaksi keuangan, melainkan terciptanya lapangan kerja berkualitas, transfer teknologi, hingga penguatan infrastruktur nasional,” kata Ade Jona di Jakarta.
Menurutnya, pembangunan PFII merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global dalam menarik investasi, talenta, dan layanan keuangan internasional.
Ade menilai keberadaan PFII di Bali menjadi terobosan penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan regional. Berbagai insentif yang disiapkan dinilai mampu meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor internasional.
“Langkah Indonesia menghadirkan PFII di Bali merupakan terobosan berani untuk memposisikan Indonesia dalam peta keuangan global. Insentif yang ditawarkan kompetitif dan sejajar dengan hub finansial dunia seperti Dubai International Financial Centre (DIFC) maupun Singapura,” ujarnya.
Pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang PFII yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan kawasan, mulai dari kegiatan usaha, mekanisme arbitrase, tata kelola, hingga pemberian fasilitas perpajakan dan kemudahan berusaha.
Meski menawarkan berbagai insentif fiskal, pemerintah memastikan seluruh kebijakan tetap mengacu pada standar perpajakan internasional, termasuk ketentuan Global Minimum Tax (GMT), sehingga pengembangan PFII tetap menjunjung prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Ade menilai pendekatan tersebut akan meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai tujuan investasi sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha global terhadap iklim investasi nasional.
Di sisi lain, HIPMI berharap manfaat PFII tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transfer teknologi, dan percepatan pembangunan ekonomi.
“Pada akhirnya, keberhasilan PFII tidak hanya akan diukur dari seberapa besar insentif yang diberikan, tetapi dari seberapa jauh kebijakan ini mampu menciptakan investasi baru, pekerjaan berkualitas, transfer pengetahuan, infrastruktur yang lebih baik, dan manfaat ekonomi yang terasa bagi masyarakat Indonesia,” kata Ade.
Melalui pengembangan PFII, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (hni)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!