Kameranusantara.id - Polresta Jayapura Kota bersama Polres Jayapura memperkuat kesiapan pengamanan menjelang rencana aksi yang akan digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada Senin (3/8/2026). Sebanyak 1.600 personel gabungan disiagakan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas masyarakat di Kota maupun Kabupaten Jayapura.
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus Maclarimboen menegaskan bahwa kepolisian menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan secara tertib, bertanggung jawab, serta tidak mengganggu hak masyarakat lainnya.
“Penyampaian pendapat dan aspirasi tentu kami hormati sebagai hak setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh mengganggu ataupun menghentikan aktivitas masyarakat lainnya. Dalam setiap hak juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi secara bertanggung jawab,” kata Kapolresta kepada wartawan di Kota Jayapura, Kamis (30/7/2026).
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di lapangan, Polresta Jayapura Kota telah menyiapkan pola pengamanan terpadu dengan melibatkan personel sesuai kebutuhan situasi.
“Saat ini kami masih melakukan perhitungan dan penyesuaian terkait jumlah personel yang akan dilibatkan. Sebagai langkah antisipasi, sedikitnya 1.000 personel telah kami siagakan untuk mengamankan seluruh aspek kegiatan masyarakat di Kota Jayapura. Hal ini dilakukan guna memastikan situasi keamanan tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman,” tuturnya.
Selain pengamanan, kepolisian juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang serta bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, khususnya melalui media sosial.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Jika menerima informasi dari media sosial, hendaknya disaring dan ditelaah secara bijak sebelum dibagikan kembali,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Jayapura AKBP Dionisius V.D.P. Helan menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan memberikan izin terhadap rencana aksi di wilayah Kabupaten Jayapura. Menurutnya, kepolisian berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Sesuai perintah Pak Kapolda, tugas kita adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi saya tidak pernah mengenal yang namanya KNPB itu. Organisasi itu tidak tercatat dalam pemerintahan (Kesbangpol) atau pemerintah NKRI, jadi jangan dibesar-besarkan mereka,” kata Dionisius kepada wartawan di Kota Sentani, Jumat (31/7/2026).
Kapolres juga menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga situasi tetap aman bagi seluruh warga.
“Saya tidak akan memberikan izin kepada kelompok ilegal yang akan melakukan aksi demo mengganggu ketertiban umum. Baju yang kami kenakan berasal dari pajak rakyat, jadi kami akan bekerja memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Polres Jayapura menyiagakan sekitar 600 personel yang akan melakukan patroli dan pengamanan di sejumlah titik strategis guna menjaga stabilitas keamanan.
Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura terus dilakukan untuk memastikan seluruh langkah pengamanan berjalan optimal.
“Tadi malam saya mendapat telepon dari Pak Bupati yang meminta untuk menjaga situasi keamanan di Kabupaten Jayapura. Beliau tidak menginginkan adanya aksi-aksi demo yang mengganggu aktivitas masyarakat, jadi kami akan tegas terhadap siapa pun yang berupaya mengganggu ketertiban masyarakat,” pungkasnya.
(*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!