Jakarta, kameranusantara.id – Penanganan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) diminta dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Kejaksaan Agung (Kejagung) didorong mengusut seluruh pihak yang terlibat agar memberikan efek jera dan mencegah penyimpangan serupa terulang.
Peneliti Pusat Studi Konstitusi, Hukum dan HAM UIN Jakarta, Andi Syafrani, menilai jumlah tersangka dalam kasus tersebut masih berpotensi bertambah seiring berkembangnya proses penyidikan.
Menurutnya, pengungkapan kasus korupsi umumnya akan terus berkembang berdasarkan temuan alat bukti dan keterangan para saksi yang diperoleh penyidik.
“Seluruh dugaan penyimpangan harus dibuka secara terang kepada publik karena kasus ini menyangkut program nasional dan berpotensi merugikan masyarakat dalam jumlah besar,” ujarnya, Sabtu (20/6/2026).
Andi menegaskan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. Mereka terdiri dari tiga mantan pejabat BGN serta tiga pihak lain dari unsur swasta dan yayasan yang diduga terkait dalam pelaksanaan program.
Penyidik membagi dugaan tindak pidana tersebut ke dalam tiga klaster utama, yakni penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses verifikasi calon SPPG, serta pengadaan barang dan jasa.
Pada klaster pengadaan, penyidik menemukan dugaan penggelembungan harga pada sejumlah proyek, termasuk pengadaan motor listrik yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun. Vendor yang memenangkan proyek tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan teknis dan terdapat indikasi markup dalam proses pengadaannya.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut program strategis nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, publik berharap proses hukum berjalan transparan, profesional, dan mampu mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.
Pengungkapan secara menyeluruh dinilai penting tidak hanya untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah yang dibiayai oleh uang rakyat. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!